Asmawa Tosepu dan Kapolda Jabar Ziarah ke Makam K.H. Idham Chalid, Ini Profil Sang Pahlawan Nasional

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CISARUA - Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu bersama Kapolda Jabar Irjen Polisi Akhmad Wiyagus beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor memggelar ziarah ke Makam Pahlawan Nasional K.H. Dr. Idham Chalid di Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Senin (20/5/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upacara peringatan Hari Kebangkitan (Harkitnas) Nasional ke-116 tingkat Jawa Barat dan Kanupayen Bogor.

Lalu, siapakah Dr. KH Idham Chalid itu? Apa jasanya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia? Berikut sosok sang pahlawan nasional yang dirangkum dari berbagai sumber.

Idham Chalid (1922 – 2010) lahir di Setui, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1922. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Amuntai, Madrasah Al Rasyidiyyah.

Baca juga: Hari Kebangkitan Nasional, Kapolda Jawa Barat: Indonesia Berada Pada Fase Kebangkitan Kedua

Semasa mudanya menempuh pendidikan di Madrasah Mualimin Tinggi Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur (1942).

Pada 1957 ia mendapat Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Cairo.

Semasa hidupnya, K.H. Dr. Idham Chalid adalah ulama dan politisi berlatar-belakang santri dalam tugas kenegaraan. Ia terlibat aktif dalam berbagai episode sejarah pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan.

Peran yang dijalankan Idham Chalid di pentas politik nasional sejak dekade lima puluhan menunjukkan betapa kiprah ulama tak terpisahkan dari perjalanan republik.

Baca juga: Helikopter Jatuh, Presiden Iran Ebrahim Raisi Terluka Parah, Diduga Ada Keterlibatan Israel?

Sejarah membuka jalan kepadanya untuk mengemban peran kenegaraan di masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) dan pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru).

Melansir Kemenag.go.id yang ditulis pemerhati sejarah dan agama, M. Fuad Nasar, Idham Chalid tercatat pernah menjadi Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali-Roem-Idham (1956-1957), Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Djuanda (1957-1959), dan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Dwikora (1966).

Selain itu, ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Wakil Ketua MPRS (1962-1966). Dalam episode akhir Orde Lama, ia menjabat Menteri Koordinator pada Kabinet Kerja dan Kabinet Dwikora.

Baca juga: Cawalkot Depok Supian Suri Tak Persoalkan Spanduknya Dicopot Satpol PP, Asal Tak Ada Keberpihakan

Ketika Orde Baru berkuasa, Idham Chalid diangkat menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Pembangunan I (1968-1973) dan Menteri Sosial ad interim (1970 -1971).

Setelah Pemilihan Umum 1971, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR-RI periode 1971-1977. Selanjutnya menjabat Ketua DPA-RI periode 1978-1983, dan anggota Tim P7 (Penasihat Presiden Tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan ketuanya Dr. H. Roeslan Abdulgani.

Dalam organisasi keulamaan Idham Chalid duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mulai tahun 1985.

Di tengah perjalanan tersebut, Idham Chalid turut mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973 dan dipercaya menjadi presiden partai PPP.

Baca juga: Wali Kota Depok M Idris Sudah Tandatangani Surat Cuti Sekda Supian Suri untuk Maju Pilkada 2024