Gebyar Adminduk, Pemkab Bogor Targetkan 30 Persen Warga Miliki IKD

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNBEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong warganya untuk membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Untuk meningkatkan kepemilikan IKD, Pemkab Bogor menggelar Gebyar Administrasi Kependudukan (Adminduk) tahun 2024 di Gedung Laga Satria, Pakansari Cibinong, Rabu (3/4/2024).

Dalam kegiatan ini, Pemkab Bohor melakukan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, mengatakan Gebyar Adminduk ini merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital. 

Baca juga: Apresiasi Gebyar Adminduk Pemkab Bogor, Rudy Susmanto Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Ini

"Melalui gebyar adminduk ini, sesuai arahan Pemerintah Pusat minimal 30 persen harus bisa tercapai artinya warga Kabupaten Bogor sudah terintegrasi dengan IKD," kata Asmawa Tosepu di Cibinong, Rabu (3/4/2024).

Melalui kegiatan Gebyar Adminduk, Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah kepada masyarakat. 

"Jumlah penduduk Kabupaten Bogor sangat besar yakni 5,7 juta jiwa. Kegiatan ini diharapkan bisa mempercepat aktivasi IKD," ucapnya.

Asmawa menegaskan dokumen kependudukan ini sangat penting sebagai dasar kepastian hukum bagi status kependudukan seseorang untuk mendapatkan akses ke berbagai pelayan publik.

Baca juga: Depok Kerahkan DeMolek untuk Mudahkan Warga Rekam KTP Elektronik dan Aktivasi Identitas Digital

"Gebyar Adminduk ini merupakan pelayanan berskala besar, serentak, terpadu, terintegrasi dengan sistem one day service dengan target 1.200 sampai 200 pemohon," beber Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri ini.

Setelah Gebyar Adminduk ini, Pemkab Bogor akan menindaklanjuti dengan langkah taktis diantaranya roadshow ke kantor dinas, kecamatan, desa dan tempat pelayanan publik.

"Sekarang 1,5 persen sudah aktivasi IKD dan terkonsentrasi di Cibinong. Oleh karena itu kita dorong UPT Disdukcapil di setiap kecamatan untuk mempercepat dan target bisa tercapai maksimal," tuturnya.

Sementara Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengungkapkan pihaknya mendorong Pemkab Bogor untuk benar-benar memberikan layanan dukcapil yang prima kepada masyarakat seperti IKD, Kartu Identitas Anak (KIA), Akte Kelahiran dan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

"Masyarakat dapat layanan yang mudah, ramah, cepat juga cermat, tanpa ada diskriminasi dan harus gratis," ucapnya. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan liar dalam mengurus dokumen kependudukan. 

"Kalau masyarakat mau mengurus dokumen kependudukan, langsung saja karena tidak sulit dan tidak ada yang namanya calo. Untuk perekaman KTP di sini, alhamdulillah sudah sangat bagus," tegas Teguh.

Dia menambahkan masyarakat dari luar kota dan luar pulau seperti dari Aceh, Kalimantan, Papua juga bisa mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Bogor.  

"Mudah-mudahan semua Kabupaten Kota di seluruh Indonesia bisa melakukan pola-pola pelayanan seperti Gebyar Adminduk yang dilakukan di Kabupaten Bogor," tandas Teguh.