Beda Pilihan Capres, PDIP dan Gerindra Sepakat Soal Tiga Isu Ini di Kabupaten Bogor

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Meskipun berbeda pilihan dalam mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan dan Gerindra sepakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat pembangunan di Kabupaten Bogor.

Hal itu diungkapkan oleh politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Adian Napitupulu, dalam diskusi publik di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Rabu (24/1/2024).

Selain Adian, diskusi ini dihadiri oleh politisi Partai Gerindra Fadli Zon dan Mulyadi. Sementara enam anggota DPR lainnya dari dapil Kabupaten Bogor berhalangan hadir dalam diskusi ini.

"Kita ini kan hanya beda pilihan politik, terkait siapa capres. Tetapi kalau bicara perwakilan, bicara kemanusiaan, bicara nasib petani, kuta semua sama. Kita membela kepentingan rakyat," kata Adian di Cibinong, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Jepang di Laga Ketiga Grup D Piala Asia 2023

Dia menjelaskan kekuatan anggota DPR sebenarnya luar biasa. Apalagi Kabupaten Bogor terbilang istimewa karena menjadi satu-satunya daerah yang memiliki sembilan anggota DPR.

"Kalau sembilan anggota DPR asal Bogor duduk bersama menyerap aspirasi masyarakat lalu menyampaikannya ke menteri terkait maka berbagai persoalan di Kabupaten Bogor akan cepat diatasi," ujarnya.

Adian heran selama menjadi anggota DPR tidak pernah duduk bersama delapan anggota DPR lainnya untuk menyelesaikan permasalahan besar di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Bahas Percepatan Pembangunan, Aleg DPR Dapil Kabupaten Bogor Hadiri Diskusi Publik di Cibinong

"Bisa tidak sembilan anggota DPR dari Dapil Kabupaten Bogor duduk bareng bersama Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor maupun DPRD Jawa Barat lalu menyelesaikan berbagai masalah seperti jalan khusus tambang, jalur Puncak 2 hingga sengketa lahan?" ucap Adian.

Anggota Komisi VII DPR ini lalu menanyakan kepada rekannya Fadli Zon dan Mulyadi terkait beberapa persoalan di Kabupaten Bogor, mulai dari sengketa lahan hingga cabut perizinan penambangan tanah.

"Apakah bapak Fadli Zon setuju sengketa tanah di Sukamulya, Rumpin, diselesaikan?" tanya Adian.

"Bukan hanya Sukamulya, semua sengketa tanah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus kita dukung," jawab Fadli Zon.

Baca juga: Kecelakaan Lalu Lintas Menimpa Sepasang Suami Istri di Cengkareng, Korban Tewas Seketika

Jawaban senada juga diungkapkan oleh Mulyadi yang duduk di Komisi V DPR.

"Setuju," ucapnya singkat.

Adian menegaskan Gerindra dan PDIP sepakat agar semua sengketa tanah di Kabupaten Bogor diselesaikan dengan adil.

“Kami dari PDIP dan Gerindra, saya bersama Mulyadi dan Fadli Zon meminta data dari Kabupaten terkait hak-hak tanah yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan atau yang sudah habis masa waktunya untuk dikembali ke negara dan dibagikan kepada rakyat,” tegasnya.

Baca juga: Azizah Salsha Suntik Sang Suami, Pratama Arhan Siap Lakukan Ini agar Indonesia Menang Lawan Jepang