Berobat Gratis dengan Modal KTP Jadi Polemik, Ini Penjelasan Wali Kota Depok

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRINUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Layanan kesehatan gratis dengan modal KTP yang digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sejak 1 Desember lalu dikeluhkan oleh warga melalui media sosial.

Sejumlah warga protes karena ditolak oleh rumah sakit saat hendak berobat hanya dengan membawa KTP.

Bahkan Wakil Ketua DPRD Depok dari Fraksi PDI Perjuangan mengaku ditolak saat hendak berobat ke Rumah Sakit Hermina Depok hanya dengan menunjukkan KTP Depok.

"Teman-teman saat ini saya sedang berobat di rumah sakit Hermina Depok karena sakit. Dan saya coba tanya ke manajemen rumah sakit, saya mau bayar pakai KTP, sesuai katanya waktu itu disampaikan oleh siapa tuh Wakil Wali Kota, ternyata di tolak KTP saya," kata Hendrik di Depok, Sabtu (9/12/2023).

Baca juga: Sang Pengusul Berobat Gratis Pakai KTP Depok Hendrik Tangke Allo Ditolak Rumah Sakit Saat Berobat

Terkait hal itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan layanan kesehatan ini diberikan karena Kota Depok sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC), yaitu cakupan kesehatan universal per 1 Desember 2023.

"Dengan status UHC ini maka Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah bisa memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Depok yang sedang sakit, dan menjalani persalinan di Puskesmas PONED," kata Idris di Depok, Senin (11/12/2023).

Dia menjelaskan warga yang sakit gawat darurat bisa langsung datang ke rumah sakit (RS), baik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun RS swasta, yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Pasien hanya perlu menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Kota Depok. Nanti RS melaporkan ke Dinkes Kota Depok dengan dilampiri surat keterangan rawat melalui link,” jelasnya.

Baca juga: Berbeda dengan Wakil Ketua DPRD Depok HTA, Warga Justru Dapat Nikmati Berobat Gratis Pakai KTP

Dinkes akan mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN masuk ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

“Nah, pasien akan dirawat di kelas tiga. Kalau kelas dua dan kelas satu, tidak bisa,” ujarnya.

Sementara bagi pasien rawat jalan dan membutuhkan rujukan ke RS, pasien terlebih dahulu datang ke puskesmas sesuai tempat tinggal.

Pasien mendaftar sebagai pasien umum dengan membawa KTP dan KK. Kemudian, dokter puskesmas melakukan pemeriksaan dan membuat surat rujukan ke RS.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo Apresiasi Program Pemkot Berobat Gratis Cukup Pakai KTP

"Puskesmas akan mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN atau KIS PBI APBD Kota Depok,” papar Idris.

Lalu bagi yang dirawat di RS luar Kota Depok,  pasien menunjukkan KTP dan KK saat berobat ke RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Pihak keluarga yang terdapat dalam KK akan melaporkan ke puskesmas dengan membawa surat keterangan rawat. Nanti puskesmas mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD),” ungkapnya.

Begitu pun bagi warga Kota Depok yang melakukan persalinan di Puskesmas Poned Kota Depok, pasien cukup menunjukkan KTP dan KK.

Baca juga: Wali Kota Depok Bilang Warga yang Tak Punya BPJS Bisa Berobat Gratis di Rumah Sakit, Ini Caranya

Lalu puskesmas mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN atau KIS PBI APBD.

Idris menegaskan masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan kesehatan gratis  ini harus terdaftar sebagai anggota keluarga PBI atau Penerima Bantuan Iuran APBD.

"Warga yang belum terdaftar sebagai PBI dapat datang ke Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos SLRT) kelurahan setempat, membawa KTP dan KK serta bukti KIS (Kartu Indonesia Sehat) salah satu anggota keluarga terdaftar PBI," ucapnya.

Puskesos SLRT adalah petugas asesor dari Dinas Sosial (Dinsos) di kelurahan setempat.

“Puskesos SLRT akan  mengajukan usulan ke Dinsos tanpa melalui verifikasi dan validasi dengan Parameter Kemiskinan,” ujarnya.

Kemudian, Dinsos akan mengirimkan usulan secara berkala ke Dinkes atau ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Bagi warga yang status kepesertaan KIS tidak aktif, mereka dapat datang ke Puskesos SLRT kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.

Puskesos SLRT akan melakukan verifikasi dan validasi untuk diusulkan ke Dinsos Depok. Lalu Dinsos akan mengirimkan usulan secara berkala ke Dinkes atau ke SIKS-NG.

"Dinkes mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN KIS-PBI APBD," tandas Idris.