Tekan Angka Stunting, Pemkab Bogor Berikan Penyuluhan dan Pendampingan ke Calon Pengantin

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIAWI - Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya menekan angka stunting di wilayah ini.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada calon pengantin, serta melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin (Catin)/Calon Pasangan Usia Subur (Capus) oleh tim pendamping keluarga.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI mengenai penyuluhan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciawi, Kamis (23/11/2023).

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka.

Hadir jajaran anggota Komisi VIII DPR RI, Kepala Kemenag Kantor Wilayah jawa Barat, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Kepala KUA Kecamatan Ciawi, dan jajaran Pemkab Bogor.

Baca juga: Dukung Pemerintah Turunkan Stunting, FKM UI Luncurkan Platform Learning Center PDRC dan SRC

"Penyuluhan kepada catin dan capus merupakan upaya untuk membentuk keluarga Indonesia yang sehat, harmonis, berdaya, produktif dan sejahtera," kata Iwan.

Pendampingan yang diberikan berupa edukasi kepada calon pengantin yang ditindaklanjuti dengan treatment dan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi.

"Peningkatan ststus gizi diberikan sebagai langkah pencegahan stunting bagi catin dan capus," ujarnya

Iwan memjelaskan dampak program ini di Kabupaten Bogor cukup positif. Angka stunting mengalami penurunan yang cukup drastis, dari 8 persen, menjadi 4 persen.

Baca juga: DPRD Kota Depok Kembali Soroti Menu Stunting, Wali Kota Depok Mohammad Idris: Ada Kesalahpahaman

"Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan Kabupaten Bogor bisa mewujudkan zero stunting," paparnya.

Sementara dalam rangka memberikan kepastian hukum atau legalitas pernikahan melalui akta nikah, Pemkab Bogor bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Cibinong menyelenggarakan program isbat nikah terpadu gratis

"Isbat nikah terpadu digelar agar hak-hak yang sah dari pasangan suami istri, terutama perempuan dan anak, terlindungi,” terang Iwan.

Iwan mengungkapkan, tahun lalu sebanyak sekitar 2.500 warga yang tidak mampu kita fasilitasi program sidang itsbat nikah gratis.

"Tahun depan insya Allah akan kita tambah targetnya menjadi 5.000 orang. Dan bagi mereka yang akan mengikuti program ini diberikan dulu penyuluhan pranikah," imbuhnya.

Baca juga: Guru Besar FKM UI Nilai Pemberian Makanan Tambahan Balita Tidak Efektif Turunkan Angka Stunting