DPRD Kota Depok Persoalkan Menu Stunting, Rp 18.000 Cuma Dapat Nasi dan Kuah Sop

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG - DPRD Kota Depok menyoroti makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting di Kota Depok.

Menu yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok ini dinilai tidak memenuhi standar gizi.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengaku menerima keluhan dari kader-kader Posyandu terkait pembagian makanan tambahan bagi anak-anak penderita stunting ini.

"Saat saya datang ke acara Posyandu, kader-kader Posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut," kata Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Selasa (14/11/2023).

Menurut informasi yang didapatnya dari para kader Posyandu, menu makanan tambahan hari pertama hanya berisi nasi dan sayur sop.

Baca juga: Cegah Stunting, Wali Kota Depok Galakkan Program Gemar Makan Ikan

"Hari kedua saat saya datang ke Posyandu, menu yang disiapkan hanya dua bungkus otak-otak," jelasnya.

Yeti menilai menu yang diberikan oleh Pemkot Depok tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 18.000 per orang.

"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik. Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya.

Para kader Posyandu, lanjut Yeti, malu untuk membagikan makanan tambahan kepada keluarga sasaran stunting karena makanan yang jauh dari nilai gizi.

Baca juga: Depok 5 Besar Kota dengan Angka Stunting Terendah di Indonesia, Dapat Dana Insentif Fiskal Rp 6,6 M

"Ini yang menjadi keluhan para kader Posyandu. Apalagi mereka setiap hari keliling untuk membagikan makanan tambahan ini," papar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.

Yeti meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mengevaluasi dan mengawasi program pembagian makanan tambahan ini.

"Kalau kita mau bikin program mengurangi stunting, seharusnya tahu makanan bergizi itu seperti apa," imbuhnya.

Dia melihat program ini hanya untuk memenuhi target menghabiskan dana dari anggaran tambahan dalam APBD Kota Depok.

"Program ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi harus tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Depok," tandas Yeti.

Baca juga: Targetkan Depok Bebas Stunting, Imam Budi Hartono Tekankan Pola Komunikasi

Sebelumnya persoalan makanan tambahan anak stunting ini disorot oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (13/11/2023).

Hamzah mengungkapkan menu stunting yang dibagikan di wilayah Kecamatan Tapos sangat jauh dari nilai gizi.

"Menu stunting kan harusnya untuk memperbaiki gizi anak stunting. Kalau cuma nasi dan kuah sup itu nggak ideal untuk diberikan kepada balita stunting. Apalagi anggarannya senilai Rp 18.000," tutur Hamzah.

Hamzah mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke Dinas Kesehatan.

"Dinas Keeehatan berjanji akan melakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, ada perubahan menu ditambah dua tahu. Nilai tahu itu berapa? Kan kita juga paham," beber Hamzah.

Hamzah meminta Komisi terkait di DPRD Kota Depok memanggil pihak yang memiliki kewenangan untuk menu stunting guna dimintai klarifikasi.

"Kami mendukung program makanan tambahan untuk penanggulangan stunting. Ini harus jalan terus, cuma disayangkan menunya memprihatinkan," ujarnya.

Sebagai informasi, pembagian makanan tambahan ini merupakan bagian dari program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara). Program ini berlangsung pada 10 November hingga 8 Desember 2023.