Angkat Kemiskinan Kota Bogor Naik, DPRD Lontarkan Kritik Pedes ke Pemkot Bogor

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, Cahya Nugraha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat merilis angka garis kemiskinan, di Kota Bogor sendiri berdasarkan data tersebut memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase penduduk miskin 6,68 persen pada tahun 2020.

Kemudian angka itu naik menjadi 7,24 persen pada tahun 2021 dan tahun 2022 kembali turun menjadi 7,10 persen.

Sementara untuk garis kemiskinan, tercatat pada tahun 2020 angka garis kemiskinan Kota Bogor sebesar 547.399 rupiah/kapita/bulan

Angka tersebut terus meningkat menjadi 571.425 pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi 608.949.

Selanjutnya, untuk jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) Kota Bogor berdasarkan data BPS (output tabel dinamis) tercatat bahwa pada tahun 2020 di angka 75,0, kemudian naik di tahun 2021 menjadi 80,1. Kemudian angkanya turun di tahun 2022 menjadi 79,2.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri angkat suara, dirinya mempertanyakan hal tersebut.

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Bogor Perbaiki Sistem dan Pola Penataan PKL

"Kenapa dia akhir masa jabatan Wali Kota Bogor malah menyisakan angka kemiskinan?," kata Pria yang kerap akrab dipanggil Gus M, Jumat (23/6/2023). 

Padahal menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kota Bogor begitu masif di masa akhir jabatan Bima Arya-Dedie A Rachim.

"Pembangunan infrastruktur begitu masif di akhir masa jabatan wali kota, seperti taman, GOM, jembatan, seharusnya hal itu membuat pertumbuhan ekonomi karena menyerap tenaga kerja," terangnya.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Gelar Raker Dengan Disdik, Pastikan PPDB Tak Menimbulkan Polemik

Terlebih, saat ini Kota Bogor memiliki sebuah maskot bernama RuBo (Rusa Bogor), di mana kehadiran maskot itu digadang akan memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM.

Namun nyatanya, hal sebalinya yang justru terjadi.

"Ini menjadi sebuah gambaran, bahwa kemiskinan absolut terjadi dikarenakan program dan kegiatan yang dilakukan tidak menyasar pada tataran dasar kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Komisi III DPRD Kota Bogor Sidak Pembangunan Jembatan Otista, Pastikan Pembangunan Harus Tepat Waktu

Dirinya mempertanyakan apakah selama ini pembangunan di Kota Bogor lebih berpihak kepada kelompok midle up saja? Serta tidak membangunan pergerakan ekonomi UMKM?

"Atau pembenaran, bahwa Pemkot hanya membangun di tataran permukaan dan tampak bagus untuk pencitraan saja?," tanya Gus M.

Tak hanya itu, ia pun mempertanyakan indikator dan parameter yang dipakai oleh BPS, sebab menurutnya DPRD dan Pemkot Bogor terus melakukan berbagai upaya program untuk pemulihan ekonomi pasca Covid 19.