PNS Jawa Barat Bisa Kerja dari Mana Saja, Diuji Coba Mulai Minggu Ini

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja di manapun atau Work From Anywhere.

Sehingga PNS di Jawa Barat tidak perlu ke kantor dan bisa bekerja di rumah, di kafe, atau dimanapun tempat nyaman untuk bekerja.

Di akun instagramnya pada Selasa (21/6/2023) Ridwan Kamil menjelaskan bahwa WFH membuat PNS lebih produktif berdasarkan hasil penelitian.

Sehingga nantinya, WFH atau WFA akan dipermanenkan di lingkungan kerja Pemprov Jawa Barat. Namun kata Ridwan Kamil, WFH ini hanya berlaku untuk PNS yang tidak ada interaksi dengan publik atau pelayanan publik.

Baca juga: Hemat APBD, Ridwan Kamil Segera Buat Kebijakan Kerja Dimana Saja Bagi ASN Jawa Barat

Misalnya WFH hanya berlaku bagi PNS bagian perencanaan, bagian keuangan, konseptor, penginput data, analis data dan lain-lain.

Rencananya WFH akan diujicobakan mulai minggu ini.

“WORK FROM ANYWHERE, akan dipermanenkan untuk kerja-kerja ASN yang Tidak ada interaksi dengan publik atau pelayanan publik seperti perencana, bagian keuangan, konseptor, penginput data, analis data dll. Diujicobakan mulai minggu ini,” bebernya.

Menurut Ridwan Kamil, kebijakan tersebut diambil berdasarkan studi yang dilakukan selama satu tahun lamanya.

Dari studi itu diprediksi produktivitas kerja ASN akan meningkat dan biaya anggaran APBD untuk transportasi pegawai dan makan minum dinas bisa dihemat.

Baca juga: Ridwan Kamil 6 Tahun Cari Pelayanan Rumah Sakit Kelas Dunia untuk Warga Jabar, Akhirnya Ada di Depok

“Studi sudah dilakukan selama 1 tahun, dan diprediksi produktivitas kerja ASN akan meningkat dan biaya anggaran APBD untuk transportasi pegawai dan makan minum dinas bisa dihemat,” bebernya.

Baca juga: VIDEO Panji Gumilang Menolak Dialog, Ridwan Kamil Bentuk Tim Investigasi

Selain itu stres di perjalanan lalu lintas akan berkurang dan juga membantu pengurangan volume kendaraan sehingga potensi kemacetan bisa dikurangi.

Ridwan Kamil memastikan kebijakan ini hanya diberikan kepada PNS yang sejarah kerjanya disiplin dan produktif.

Baca juga: Ditanya Pilih Jawa Barat atau DKI Jakarta di Pilkada 2024? Ini Jawaban Ridwan Kamil

Selain itu PNS juga wajib mendapatkan persetujuan atasan dimana KPI kerja wajib meningkat.

Menurutnya inilah adaptasi reformasi kerja pasca pandemi covid, bahwa sejatinya kita bisa produktif tanpa harus selalu commuting ke kantor seperti pola kerja konvensional lainnya.