BPKP Siap Jika Diminta Mengawasi Proyek di Kemenkominfo, Ini Kata Mahfud MD
Tambah Mahfud, Kemenkominfo hingga kini tidak meminta pengawasan terhadap BPKP di setiap proyeknya
Penulis: Rendy Rutama | Editor: Vini Rizki Amelia
lihat foto
Warta Kota/Rendy Rutama
Juru bicara BPKP, Aswad Zamrodin Hakim, saat ditemui di hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan siap untuk melakukan pengawasan proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Juru bicara BPKP, Aswad Zamrodin Hakim menjelaskan, pihaknya siap untuk hal itu jika memang sudah ada permintaan.
"Kita siap, kalau BPKP itu kalau dimintakan kita laksanakan, kalau ada penyampaian audit, review, evaluasi atau konsultasi dan lain sebagainya kita siap," kata Aswad, di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Mengingat BPKP memiliki status hanya sebagai pengawasan, dan bukan ranahnya untuk melalukan pemeriksaan.
Baca juga: Keluhan Warga Langsung di Eksekusi Yeti Wulandari Saat Reses di Kelurahan Mekarsari Kota Depok
Sebelumnya, Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt Menkominfo) Mahfud MD mengajak BPKP untuk membantu melakukan pengawasan tekait anggaran yang digunakan di proyek-proyeknya.
"Sekarang saya nyatakan, tugas dan wewenang dalam Menkominfo yang baru kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang kesini menyelesaikan kasus sudah ada," kata Mahfud di Media Center Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).
Tambah Mahfud, Kemenkominfo hingga kini tidak meminta pengawasan terhadap BPKP di setiap proyeknya.
Lalu, satu akibatnya ialah terjadi kasus penyelewengan anggaran terkait dugaan korupsi pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Cukup disayangkan kondisi tersebut, sebab di kementerian lain, BPKP diundang untuk membantu pengawasan pemanfaatan anggaran sebelum dimulainya proyek, hingga anggaran yang digunakan dapat tepat sasaran.
"Memang aturannya tidak harus masuk, tapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman, karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini berapa harganya, ini gimana produknya. Supaya aman," pungkas Mahfud. (m37)
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
| Mahfud MD dan Benny K Harman Saling Balas Terkait Dugaan Aliran Dana Korupsi Menara BTS |
|
|---|
| Persija Jakarta Perpanjang Kontrak Maman Abdurahman dan Tony Sucipto Hingga Setahun ke Depan |
|
|---|
| Hari Kebangkitan Nasional, Yeti Wulandari Soroti Pentingnya Anak Memiliki Hak Tumbuh dan Berkembang |
|
|---|
| HUT ke-24 Kota Depok, Imam Budi Hartono Beberkan Kemajuan yang Telah Dicapai |
|
|---|
![[FULL] Pidato Perpisahan Sri Mulyani seusai Sertijab ke Purbaya Yudhi, Minta Privasinya Dihormati](https://img.youtube.com/vi/ldVpruUf-Gk/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.