Daftar Dewan di DPRD Kota Depok yang 'Bolos' Rapat Paripurna, Partai Ini Paling Banyak

Tayang: Senin, 1 Mei 2023 20:05 WIB

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Vini Rizki Amelia

Daftar Dewan di DPRD Kota Depok yang 'Bolos' Rapat Paripurna, Partai Ini Paling Banyak

TribunnewsDepok.com/Vini Rizki Amelia

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang digelar Jumat, 28 April 2023 di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Jawa Barat. Pada Rapat Paripurna ini, Ketua DPRD Kota Depok H. T.M Yusufsyah Putra terpaksa menunda rapat beberapa jam lantaran hanya dihadiri 25 anggota dewan sehingga tidak kuorum.

Baca Selanjutnya:

Depok Diguyur Hujan Pagi Ini, Lalu Lintas di Jalan Akses UI Ramai Lancar

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang berlangsung pada Jumat (28/4/2023) menyisakan kisah miris lantaran sempat di skors atau ditunda selama kurang lebih dua jam.

Skorsing terpaksa dilakukan Ketua DPRD Kota Depok HTM. Yusufsyah Putra akibat dewan yang hadir hanya 25 dari 50 orang.

Sehingga rapat terpaksa dipending sementara waktu untuk mengumpulkan anggota agar tercapai kuorum pada rapat yang mengagendakan LKPJ Wali Kota dan pembahasan mengenai Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok.

TribunnewsDepok.com merekap para anggota dewan baik yang hadir maupun tidak menghadiri Rapat Paripurna dengan berbagai alasan.

Berikut ini, daftar anggota DPRD Kota Depok yang hadir dan tidak hadir saat Rapat Paripurna:

Hadir:

1. H. T.M Yusufsyah Putra (PKS)

2. Yeti Wulandari (Gerindra)

3. Tajudin Tabri (Golkar)

4. Supariyono (PKS)

5. Moh. Hafid Nasir (PKS)

6. Qurtifa Wijaya (PKS)

7. Imam Musanto (PKS)

8. T. Farida Rachmayanti (PKS)

9. Hengky (PKS)

10. Ade Firmansyah (PKS)

11. Rezky M. Noor (Gerindra)

12. Turiman (Gerindra)

13. Hamzah (Gerindra)

14. Reinova Serry Donie (Gerindra)

15. Priyanti Susilawati (Gerindra)

16. Irfan Rifai (Gerindra)

17. Imam Turidi (PDI Perjuangan)

18. Indah Ariani (PDI Perjuangan)

19. Rudy Kurniawan (PDI Perjuangan)

20. Supriatni (Golkar)

21. Juanah Sarmili (Golkar)

22. Nurdin Al Ardisoma (Golkar)

23. Edi Sitorus (Demokrat)

24. Qonita Lutfiyah (PPP)

25. Endah Winarti (Demokrat)

26. M Taufik (Demokrat)

27. Igun Sumarno (PAN)

28. Azhari (PAN)

29. Lahmudin Abdullah (PAN)

30. Babai Suhaimi (PKB)

Sakit:

1. Fransiscus Samosir (PDI Perjuangan)

2. Sri Utami (PKS)

3. Mad Arif (PDI Perjuangan)

4. Ikravany Hilman (PDI Perjuangan)

Izin:

1. Tati Racmawati (PKB)

2. Edi Masturo (Gerindra)

3. Mahzab (PPP)

4. Habib Syarif Gasim (PKS)

5. Ade Supriayatna (PKS)

6. Oparis Simajuntak (PSI)

7. Yuni Indriany (PDI Perjuangan)

8. Mohammad HB (Gerindra)

9. Abdul Hamid (PKB)

10. Hermanto (PDI Perjuangan)

11. Nurhasan (PAN)

12. Veronica Wiwin (PDI Perjuangan)

13. Khairulloh (PKS)

14. Hendrik Tangke Allo (PDI Perjuangan)

15. Nurhasim (Golkar)

Tanpa keterangan:

1. M. Iman Yuniawan

Rapat Paripurna dijadwalkan berlangsung pada 13.30 WIB, namun baru mulai pukul 14.30 WIB, saat baru dibuka, Ketua Pimpinan Rapat Paripurna HTM Yusufsyah Putra menunda jalannya sidang selama kurang lebih dua jam karena yang hadir hanya 25 anggota.

Sekira pukul 16.00 WIB, rapat kembali dimulai dengan berhasil mengumpulkan anggota sebanyak 30 orang.

Namun demikian, agenda sidang terpaksa diubah yang harusnya membahas mengenai LKPJ Wali Kota dan Raperda Kota Depok, akhirnya hanya mendengarkan LKPJ Wali Kota Depok saja.

Sementara pembahasan mengenai Raperda Kota Depok ditunda pada sidang lanjutan yang rencana digelar pada Selasa, 2 Mei 2023.

Dengan ditundanya Rapat Paripurna di DPRD Kota Depok ini, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk mengatakan, hal itu membuat uang rakyat jadi terbuang sia-sia.

"Kalau sampai di skorsing tentu ini inefisiensi, rakyat bayar mahal tapi kinerja mereka tidak efisien, tidak maksimal, tentu merugikan rakyat, kan mereka digaji dari uang pajak yang rakyat bayarkan," ujarnya kepada TribunnewsDepok.com, Senin (1/5/2023).

Hamdi berharap, ke depannya tak ada lagi dewan-dewan yang gemar bolos saat Rapat Paripurna.

Pasalnya, kehadiran mereka saat rapat merupakan bentuk perwakilan terhadap rakyat yang telah memercayakan kepemimpinan di tangan para dewan yang duduk di kursi 'panas'.

"Hei wakil rakyat, kalian digaji pakai uang rakyat, di mana tanggung jawab, amanah, dan etika publik Anda?" ujarnya.

Sementara itu, TribunnewsDepok.com sudah mencoba menghubungi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ikravany Hilman untuk mengonfirmasi hal tersebut, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari yang bersangkutan.

Sumber: TribunnewsDepok.com