Jalan Gatot Subroto Ditutup Ada Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ramadhan L Q

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Aksi unjuk rasa digelar Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023).

Adanya aksi demonstrasi buruh tersebut membuat sejumlah kendaraan pribadi harus melintasi jalur Transjakarta.

Pantauan di lokasi pukul 12.08 WIB, para pengendara memanfaatkan jalur Transjakarta dari arah Semanggi menuju Slipi Jakarta Barat.

Hal itu karena petugas menutup Jalan Gatot Subroto akibat buruh demo.

Tak berlangsung lama, tepatnya pukul 12.15 WIB, para pengendara mulai kembali melintasi Jalan Gatot Subroto.

Namun, jalanan hanya dapat digunakan setengahnya dengan petugas memberi batas menggunakan cone barrier berwarna oren.

Baca juga: Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law, Ribuan Buruh Demo di Depan DPR RI

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 1.753 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin hari ini (13/3/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, ribuan personel itu terdiri dari TNI-Polri, Damkar, Dishub hingga Satpol PP.

"Polda Metro Jaya ada sebanyak 1.474 personel, Polres Jajaran mulai dari Polres Jakarta Pusat, Selatan, dan Barat total 160 personel dan BKO mulai dari TNI hingga Satpol PP ada 199 personel," ujar dia, dalam keterangannya, Senin.

Baca juga: Senin Besok Partai Buruh Demo di Gedung DPR RI, Tolak Omnibus Law dan Minta Dirjen Pajak Dicopot

Rekayasa lalu lintas dalam rangka mengantisipasi aksi demo tersebut juga disiapkan, tetapi masih bersifat situasional.

"Rekayasa lalu lintas situasional," kata eks Kabid Humas Polda Jawa Barat itu. 

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa pada Senin hari ini dilakukan Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh di depan Gedung DPR/MPR RI.

Dalam undangan yang tersebar di aplikasi percakapan, Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh akan menyuarakan empat tuntutan.

Empat tuntutan itu adalah tolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Sahkan RUU PPRT, Tolak RUU Kesehatan, dan Audit Forensik Penerimaan Pajak Negara hingga copot Dirjen Pajak. (m31)