Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Tolak Pembahasan dan Penerapan ERP di Jakarta, Ini Alasannya

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menolak pembahasan dan penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota.

Hal ini berdasarkan masukan masyarakat yang menyatakan bahwa ERP sangat membebankan ekonomi masyarakat, apalagi saat kondisinya belum pulih.

“Waktunya tidak tepat, karena perekonomian masyarakat yang belum pulih dan adanya ancaman krisis,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani pada Kamis (19/1/2023).

Yani mengatakan, Fraksi PKS sejak awal menolak dengan konsep peneraparan ERP yang sudah beredar di publik.

Penolakan itu telah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi pada Juli 2022 saat pengajuan draf Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (P2LSE).

Dalam draf yang diajukan, Fraksi PKS menilai cakupan ruas jalan yang akan diberlakukan terlalu luas dan menyulitkan masyarakat karena alternatif jalannya terbatas.

Apalagi belum jelas bagaimana penentuan waktu-waktu pemberlakuannya.

“Banyak yang harus dipersiapkan sebagaimana catatan Fraksi PKS,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Selain banyak yang harus dipersiapkan juga banyak yang harus diperbaiki.

Mulai dari transportasi publik yang perlu banyak perbaikan dan daya dukung infrastruktur jalan alternatif yang belum memadai, sehingga Pemprov DKI harus lebih kreatif mencari terobosan lain untuk mengurangi kepadatan lalu lintas Jakarta.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kota Depok Sidak Pembangunan Tower BTS di Beji, Minta Proses Pembangunan Dihentikan

Baca juga: Promo Imlek, Tiket KA Mulai Rp 100.000, Ini Daftar 27 KA Keberangkatan Stasiun Gambir & Pasar Senen

“Untuk itu, kebijakan ERP tersebut jangan dipaksakan, apalagi kalau IKN betul-betul diterapkan, masih banyak alternatif lain yang tidak membebani masyarakat dalam upaya mengatasi kemacetan,” ucapnya. (faf)