Masyarakat Transportasi Indonesia: Penerapan ERP Perlu Kemauan Besar DPRD dan Pemprov DKI

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi.

Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang saat ini sedang digodok payung hukumnya oleh DPRD DKI dan Pemprov DKI.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan pada Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, kebijakan ganjil genap dan 3 in 1, lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk pengawasan, penjagaan dalam penegakan aturan ganjil genap.

Sementara untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan pemasukan yang bisa dipakai untuk mendanai subsidi angkutan umum.

“Nantinya dalam rangka penerapan, Dishub DKI Jakarta bisa melakukan uji coba di satu ruas jalan terlebih dahulu. Selanjutnya diterapkan di ruas-ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai ruas ERP,” kata Djoko berdasarkan keterangannya pada Rabu (18/1/2023) pagi.

Menurut dia, warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta masih menemui kendala dalam hal transportasi, yaitu belum memiliki jaringan angkutan umum dari kawasan perumahannya. Sementara layanan angkutan umum menuju Jakarta dari kawasan Bodetabek masih minim.

“Lain halnya di Kota Jakarta, cakupan layanan angkutan umum sudah dapat mengcover (menjangkau) seluruh kawasan permukiman yang ada,” ujarnya.

Baca juga: Jihane Almira Terlibat Cinta Segitiga Dalam Film ADAGIUM: Sahabatan Nggak Boleh Saling Jatuh Cinta

Baca juga: Jihane Almira Perankan Seorang Hacker Dalam Film ADAGIUM: Ini Karakter Impianku

Kata dia, sinergi pemerintah pusat dan pemeritah daerah dapat dilakukan untuk mempercepat penerapan ERP. Salah satunya efisiensi dana subsidi atau public service obligation (PSO) KRL Commuterline Jabodetabek sebesar Rp 208-Rp 475 miliar.

Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga mereka yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizolimi.

Hal ini dilakukan dalam upaya untuk terus mendorong migrasi pengguna kendaraan pribadi ke angkutan publik.