PDIP Apresiasi Keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Tak Intervensi Jakpro Soal Formula E

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tak intervensi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) soal Formula E diapresiasi.

Langkah Heru dianggap tepat karena penyelenggaraan Formula E merupakan domain perseroan daerah.

“Kalau Formula E skema bisnis, memang itu otoritasnya Jakpro. Salah kalau Pak Heru ikut campur, dan Pak Heru sebagai Pj Gubernur kalau ikut campur dalam penetapan panitia juga salah,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Rabu (11/1/2023).

Gembong mengaku sepakat dengan langkah Heru yang tidak ikut campur dalam penjajakan sponsor Formula E di tubuh Jakpro.

Ketika acara itu hendak digelar, kata dia, konsekuensinya Pemerintah DKI Jakarta harus memberikan kepercayaan Jakpro untuk bisa menentukan sponsor, termasuk penentu figur Ketua Panitia Formula E 2023.

Meski demikian, langkah Heru dianggap berseberangan dengan Anies Baswedan yang menunjuk Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni sebagai Ketua Panitia Formula E 2022 lalu.

Kata dia, Anies ikut campur saat itu karena anggaran Formula E menggunakan APBD DKI Jakarta, sehingga memiliki otoritas sebagai kepala daerah.

Baca juga: LQ Indonesia Lawfirm Tahun 2023 Kian Bersinar, Kasasi Kliennya Dikabulkan Mahkamah Agung RI

Baca juga: PDI Perjuangan Tagih Evaluasi Formula E 2022, Ajukan Dua Syarat kepada Heru untuk Turnamen 2023

“Ketika bicara Jakpro, itu otoritasnya BUMD dan ketika bicara eksekutif itu otoritasnya gubernur. Ketika kemarin Pak Anies ikut cawe-cawe menentukan panitia penyelenggara, itu sah saja karena Formula E menggunakan APBD. Nggak salah kalau Pak Anies melakukan hal seperti itu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gembong juga tak ingin mencampuri urusan Jakpro yang akan menentukan sosok Ketua Panitia Formula E 2023.

Namun dia meminta kepada Jakpro agar memilih ketua panitia yang memiliki rekam jejak kerja yang baik.

“Lebih baik kita percayakan ke Jakpro untuk bisa menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai ketua penyelenggara, yang paling penting harus ada transparansi kepada publik jakarta secara utuh,” ucap Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.