DPRD Kota Depok Didemo, Masyarakat Diajak Tidak Memilih Dewan yang Rajin Bolos Rapat Paripurna

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG - Ketua Umum Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok) Kota Depok Kasno memaparkan alasan pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di dalam Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Senin (2/1/2023) siang.

Bersama beberapa orang lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Depok ini menyoal tingkat kehadiran para anggota dewan yang dirasa masih rendah saat menghadiri Rapat Paripurna.

Seperti pada saat Rapat Paripurna pembukaan masa Sidang tahun Sidang 2023 di DPRD Kota Depok.

Seusai Rapat Paripurna, Kasno dan teman-teman membentangkan karton besar warna kuning bertuliskan "DPRD Jangan Jadi Pemalas Makan Gaji Buta Uang Rakyat," isi salah satu spanduk tersebut.

Simak video berikut ini:

Ada juga tulisan pada spanduk yang memerintahkan pemecatan terhadap wakil rakyat yang sering membolos saat Rapat Paripurna.

"Wakil Rakyat yang Sering Bolos Jangan Dipilih Lagi," tulis isi salah satu karton yang dibawa seorang pengunjuk rasa.

"DPRD jangan jadi pemalas, semua ini memakai uang rakyat," ujar teriakan salah seorang pengunjuk rasa sambil mengangkat karton bertuliskan kekesalan pada anggota DPRD di ruang sidang, Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (2/1/2023).

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Diwarnai Aksi Unjuk Rasa di Dalam Ruang Sidang

Kasno mengatakan, aksinya itu lantaran pihaknya merujuk pada dicabutnya kebijakan PPKM oleh Presiden Joko Widodo pertanggal 30 Desember 2022 lalu.

Seharusnya, lanjut Kasno, anggota dewan yang hadir harus secara offline atau langsung meskipun memang tidak sekaligus.

"Dan yang hadir virtual, apakah betul dia hadir? memang ada dewan yang interupsi dan itu nyata, sementara yang lainnya bagaimana?" tegas Kasno saat dikonfirmasi TribunnewsDepok.com, Senin (2/1/2023).

Baca juga: Kota Depok Diganjar Belasan Penghargaan, Idris Berikan Hadiah Kepada Warga & ASN Berprestasi

Berdasarkan daftar kehadiran pada Rapat Paripurna kali ini, Kasno mengatakan hanya dihadiri separuh dari 50 anggota dewan.

"Yang lain kemana? kalau sakit apakah betul sakit? Sakit itu harus ada surat dokter dan kami tadi meminta surat dokter itu ke Ketua DPRD, Sekwan (Sekretaris Dewan), dan BKD (Badan Kehormatan Dewan)," tandasnya.