Metropolitan

PDIP Desak BPK Audit PT Transjakarta Buntut Dilaporkan ke KPK Soal Pengelolaan Tiket

PDIP Desak BPK Audit PT Transjakarta Buntut Dilaporkan ke KPK soal Pengelolaan Tiket

Editor: Dwi Rizki
Dok. Warta Kota
Halte TransJakarta Benhil 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit PT Transjakarta.

Audit diperlukan buntut perseroan yang bergerak di bidang transportasi itu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengelolaan tiket penumpang.

“BPK harus audit total seluruh pengelolaan saldo dan adanya pemotongan, karena ini untuk public service (layanan publik) di Transjakarta,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo pada Selasa (15/11/2022).

Menurut Rio, audit diperlukan untuk menemukan titik terang dari dugaan korupsi pada pemotongan saldo penumpang.

Diketahui setelah melakukan tap-in, para penumpang juga diwajibkan tap-out sebelum turun dari Transjakarta.

Namun beberapa pelanggan mengeluhkan, duit mereka yang tersimpan dalam kartu uang elektronik (KUE) justru terpotong dua kali saat melakukan tap-out.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Musa Emyus bersama Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (Fakta) kemudian melaporkan Transjakarta ke KPK pada Senin (14/11/2022) lalu.

Baca juga: Perdana Menteri Kamboja Hun Sen Positif Covid-19, Sempat Bertemu Jokowi dan Para Pimpinan Negara G20

Baca juga: Digugat Ahli Waris, YPKC Tegaskan Tanah di Jalan Tole Iskandar Depok Beberkan Empat Sertifikat

Meski tap-in dan tap-out merupakan kebijakan baru, namun Rio meminta kepada Transjakarta untuk bertanggungjawab jika ada pengaduan dari penumpang.

Salah satu caranya adalah mengembalikan duit penumpang yang terpotong dua kali saat mereka naik Transjakarta.

“Pertama, dipastikan apakah peristiwa ini sebagai bentuk kesengajaan atau ketidaksengajaan. Kedua, harus ada mekanisme pengembalian pemotongan saldo kepada pengguna, bentuknya harus dirumuskan yang realistis dan tepat,” katanya.

Rio mengatakan, pemeriksaan ini menjadi momentum baik untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal tersebut.

Tidak hanya dari segi pelayanan dan pengelolaan tiket saja, tapi lembaga berwenang dapat mendalami penggunaan dana subsidi atau public service oblogation (PSO) yang disuntik pemerintah daerah kepada Transjakarta.

“Ini menjadi momentum bagus tentang pelayanan transportasi massal seperti Transjakarta soal PSO, karena warga terlalu gelap melihat transparansi tentang hal ini,” ucap Rio yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Baca Berita Tribunnewsdepok.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved