Hadirkan Pemilu 2024 Jujur dan Adil, Bahtiar : Netralitas ASN Harus Dilakukan Bersama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin menekankan, pentingnya sinergitas demi menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Bahtiar mengatakan, UU ASN menempatkan kepala daerah sebagai pembina kepegawaian di daerah, sehingga dalam mewujudkan netralitas ASN diperlukan sinergi.

Terutama, kata dia, sinergitas antara kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kemendagri.

“Bagaimana menghadirkan Pemilu yang jujur, adil? Maka pekerjaan Bawaslu tidaklah mudah, khususnya dalam netralitas ASN ini harus dilakukan bersama, Kemendagri ini mendukung Bawaslu memastikan kepala daerah mematuhi aturan ini,” kata Bahtiar berdasarkan keterangannya.

Hal itu diungkapkan Bahtiar setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bawaslu dan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Bali, Selasa (27/9/2022).

Saat itu Bahtiar datang mewakili Mendagri Tito Karnavian yang absen karena sedang berdinas ke luar negeri.

Menurut Bahtiar, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam UU.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Baca juga: Berkedok Yayasan, Pria di Ciseeng Bogor Lakukan Tindakan Perdagangan Bayi & Anak-anak

Baca juga: Ridwan Kamil Janjikan Dana Miliaran untuk Penataan Situ Jatijajar Tapos Depok, Dibangun Tahun Depan

Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dengan bersikap netral, penyelenggaraan Pemilu diharapkan bisa memenuhi asas jujur dan adil sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat dan dunia.

“Saya kira ini inovasi bagus dari Bawaslu, ada pakta integritas karena kita tahu Bawaslu tidak punya tangan yang cukup karena teman-teman ASN, KPU, masyarakat, semua kontestasn juga semuanya diawasi Bawaslu,” ujar kandidat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ini. 

Bahtiar menambahkan, pemangku kepentingan bisa membuat berbagai kriteria soal Pemilu.

Namun harus menghadirkan kepercayaan publik, sehingga penyelenggaraannya berjalan jujur dan adil.

“Untuk melangsungkan hal ini maka seluruh aktor yang berkaitan dengan kepemiluan harus menjadi integritas. Pembinaan ASN ini di luar kewenangan penyelenggara Pemilu tapi menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas kontestasi dalam pemilu dan pilkada,” ucapnya.