Harga BBM Naik

Fraksi PKS DPRD Kota Depok Serukan DPRD dan Pemda se-Indonesia Surati Pempus Tolak Harga BBM Naik

bakal pengaruhi APBD, Fraksi PKS DPRD Kota Depok serukan DPRD dan Pemda se-Indonesia tolak harga BBM naik ke Pemerintah Pusat

TribunnewsDepok.com/dok. Pribadi
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS Ade Supriyatna saat mengikuti Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok Ade Supriyatna mengatakan, Fraksi PKS DPRD Kota Depok telah merilis sikap resmi menolak kenaikan BBM dan mendesak pimpinan DPRD untuk melayangkan surat pembatalan harga BBM naik kepada Pemerintah Pusat (Pempus).

Kini, Fraksi PKS DPRD Kota Depok menguatkan hal tersebut dengan mendorong seluruh DPRD dan Pemerintah Daerah se-Indonesia untuk ikut menolak kebijakan yang memberatkan masyarakat.

Pasalnya, kata Ade, kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri dan Peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan pemerintah daerah anggaran untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM,” papar Ade Supriyatna kepada TribunnewsDepok.com, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Fraksi PKS Depok Desak Pimpinan DPRD Layangkan Surat Pembatalan Harga BBM Naik ke Pemerintah

Surat tersebut dikatakan Ade berisi tentang penggunaan belanja tidak terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama penyediaan sembilan bahan pokok.

Tak sampai disitu, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/pmk.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: VIDEO : DEPOK SEHATI ; Gema Keadilan PKS Depok Tolak Kenaikan Harga BBM

Peraturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan Belanja wajib sebesar dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

“jadi kebijakan ini nggak hanya memberatkan masyarakat, tapi juga membebani APBD, sementara tambahan insentif transfer dari pemerintah pusat akibat dicabutnya subsidi BBM juga tidak ada” ujar ade.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat sudah resmi menaikan BBM per 3 September 2022. Dampak dari kenaikan tersebut sudah menghantui, dari mulai naiknya harga bahan pokok, tarif transportasi, serta menurunnya daya beli masyarakat.

Baca juga: Protes Harga BBM Naik, Fraksi PKS DPR RI Walk Out Saat Sidang Paripurna dan Bentangkan Tulisan Ini

Bantuan Langsung Tunai yang dijanjikan pemerintah pusat pun, hampir dapat dipastikan menyisakan persoalan yang berulang terkait jumlah dan ketepatan sasaran, dan lain sebagainya.

“Masyarakat kita masih sangat terdampak dengan pandemi yang cukup panjang, banyak yang kehilangan pekerjaan, bayi dan balita yang kurang gizi,” tandasnya.

“Sehingga tagline 77 tahun Indonesia merdeka hanya slogan kosong, kita tidak pulih lebih cepat, dan tidak kuat bangkit,” tegasnya.

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved