Bukan Bertaraf Internasional, Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Sebut JIS Berskala Tarkam

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Hasbiallah Ilyas menyindir pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara yang tak lebih dari sekadar lapangan sepak bola kelas tarkam alias antarkampung.

Hal ini diungkapkan Hasbiallah buntut ambruknya pagar tribun JIS usai dinaiki The Jakmania jelang laga persahabatan antara Persija Jakarta dengan Chonburi FC Thailand pada Minggu (25/7/2022) petang.

“Ini JIS kalau saya lihat bukan kelas internasional, tapi kelas tarkam. Saya nggak bangga,” ujar Hasbiallah Ilyas saat rapat kerja antara Komisi B dengan PT Jakpro, Selasa (2/8/2022) siang.

Hasbiallah lalu mempertanyakan kualitas komponen konstruksi yang ada di bagian dalam bangunan JIS.

Dia khawatir, akan ada kejadian susulan yang mengakibatkan hilangnya nyawa penonton saat digunakan.

“Itu yang dilihat kerusakannya ada di luar, lalu bagaimana dengan yang di dalam? Kami kan nggak tahu, jangan-jangan mohon maaf Pak Widi (Direktur PT Jakpro) saat Anda sudah pensiun tiba-tiba 1-3 tahun kemudian itu roboh, terus ada yang meninggal dunia,” kata Hasbiallah.

Baca juga: Bebas Bersyarat, Mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin Wajib Lapor ke Bapas Bogor

Baca juga: Resmi Cerai dengan Angga Wijaya, Dewi Perssik Blak-blakan, Masalah Rumah Tangga Hanya Karena Uang

Dia mempertanyakan pembangunan JIS yang diklaim berstandar FIFA dengan biaya triliun rupiah.

Hasbiallah lalu memplesetkan bahwa, JIS adalah stadion berstandar Viva, sebuah merek bedak rias kaum perempuan yang dijual seharga belasan ribu rupiah.

“Saya tidak yakin seperti Pak Manuara tadi ini standar FIFA, tapi standar Viva bedak,” kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta ini berkelakar. 

Dalam kesempatan itu, Hasbiallah juga tercangang dengan biaya JIS yang menelan biaya Rp 4,5 triliun. Hasbiallah berujar, duit sebanyak itu setara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

“Saya agak bengong biayanya Rp 4,5 triliun, itu dua tahun APBD Wonosobo. Karena itu, perlu adanya audit bila perlu sama BPK, kalau tidak ini bahaya,” ucapnya.