Berita DPRD Kota Bogor

DPRD Kota Bogor Tetapkan Pansus Raperda Perlindungan Masyarakat dari Pinjol, Rentenir, dan Bangli

Tetapkan Pansus Raperda Perlindungan Masyarakat dari dampak pinjaman online, rentenir, dan bank keliling. Hal itu dilakukan DPRD Kota Bogor.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Dok. Humpro DPRD Kota Bogor
DPRD Kota Bogor Tetapkan Pansus Raperda Perlindungan Masyarakat dari Pinjol, Rentenir, dan Bangli 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - DPRD Kota Bogor tetapkan Pansus Raperda Perlindungan Masyarakat dari Pinjol, Rentenir, dan Bangli.

DPRD Kota Bogor menetapkan tiga panitia khusus (Pansus) baru dalam rapat paripurna, Rabu (27/7/2022).

Salah satunya adalah Pansus Pembahas Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Percayakan Bima Arya Tuntaskan Polemik Pembangunan Masjid Imam Bin Hanbal

Selain itu, dibentuk juga Pansus Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023.

Juru Bicara Bapemperda DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menyampaikan bahwa Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Renternir, merupakan usul prakarsa dari DPRD Kota Bogor.

“Masyarakat perlu mendapat perlindungan terhadap praktek-praktek pinjaman online, bank keliling, koperasi liar dan rentenir yang menimbulkan gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat termasuk rusaknya rumah tangga,” jelas Anna.

DPRD Kota Bogor menetapkan tiga panitia khusus (Pansus) baru dalam rapat paripurna,
DPRD Kota Bogor menetapkan tiga panitia khusus (Pansus) baru dalam rapat paripurna, (Dok. Humpro DPRD Kota Bogor)

Adapun isi Raperda ini rencananya terdiri dari 11 bab dan 17 pasal.

Untuk materi pokok yang diatur diantaranya terkait mitigasi risiko, asas perlindungan pengguna, larangan dan sanksi bagi penyelenggara dan pengguna, kewajiban Pemerintah Daerah, serta larangan, monitoring dan evaluasi serta partisipasi Masyarakat.

Sedangkan, untuk Raperda PMP Perumda PPJ dan Raperda Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 merupakan usul dari Pemerintah Kota Bogor.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Sampaikan 8 Catatan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto berharap bahwa ketiga Pansus ini bisa bekerja cepat agar dapat segera bermanfaat bagi masyarakat.

“Pansus memiliki masa kerja satu tahun. Namun, kami menginginkan agar pembahasannya cepat dan tepat, melibatkan partisipasi luas publik,  agar raperda ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya terkait dampak pinjaman yang banyak menimbulkan masalah di masyarakat,” jelasnya.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved