Dikritik Keras PDIP, Wagub DKI : Banjir Tidak Hanya Terjadi di Jakarta tapi Seluruh Indonesia

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab kritik keras yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta soal banjir yang melanda Ibu Kota pada Sabtu (16/7/2022) lalu.

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini menyebut, musibah itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di beberapa daerah Indonesia.

“Pertama banjir Jakarta itu tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia kita lihat,” ujar Ariza di Balai Kota DKI pada Selasa (19/7/2022) malam.

Kedua, kata Ariza, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan banjir dan genangan.

Mulai dari proyek normalisasi, pembuatan polder baru hingga pembangunan sumur resapan.

“Tentu masukan dari PDIP dan partai lainnya kami apresiasi, kami akan tingkatkan terus pengendalian banjir ke depan supaya lebih baik,” kata Ariza.

Baca juga: Truk BBM Dalam Kecelakaan Maut di Jalan Alternatif Cibubur Kantongi KIR, Dinyatakan Layak Jalan

Baca juga: Harap Diperhatikan, Denda PKB Bagi Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bakal Diberlakukan Sebelum Desember

Seperti diberitakan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta kembali mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menanggulangi banjir secara maksimal.

Hal ini buntut musibah banjir yang melanda 92 RT dari 14 kecamatan di DKI Jakarta pada Sabtu (16/7/2022) lalu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, banjir yang kembali terjadi mengindikasikan bahwa Anies Baswedan tidak fokus dalam melaksanakan progam penanggulangan banjir Ibu Kota. Padahal Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan duit hingga triliunan rupiah untuk program penanganan dan penanggulangan banjir.

“Kami mendesak Gubernur dan Pemprov DKl Jakarta untuk fokus melanjutkan penanggulangan banjir di Jakarta. Proyek normalisasi dan pengerukan kali menjadi hal wajib harus segera dikerjakan,” kata Gembong pada Selasa (19/7/2022).

Menurutnya, program penanggulangan banjir sebetulnya telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 kepemimpinan Anies Baswedan selama di Jakarta. Namun menjelang lima tahun kepemimpinannya, atau tepatnya pada 16 Oktober 2022 nanti, rupanya program ini tidak berjalan optimal.

Misalnya proyek normalisasi/naturalisasi sungai yang justru menimbulkan perdebatan dalam penggunaan istilah. Kemudian, program sumur resapan yang menghabiskan ratusan miliar rupiah dan pengerukan sungai serta waduk yang tidak optimal dan tidak terlaksana dengan tepat

“Kami melihat yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini gagah di kata-kata, tetapi lemah di pelaksana,” ujar Gembong yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Gembong menambahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Seokarnoputri dan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Adi Wijaya telah menginstruksikan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk membantu warga yang terdampak banjir. Mulai dari turun ke lapangan untuk memberi logistik, mendata banjir dan sebagainya.

“Berdasarkan pengecekan di berbagai titik banjir yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDIP, ketinggian banjir yang melanda Ibu Kota kali ini bervariasi. Mulai dari 40 sentimeter hingga 200 sentimeter, ini terjadi seperti di RT 04/14 Kelurahan Bintaro dan RT 03/03 Cilandak Timur,” jelasnya.