Terkesan Plin-plan, Pemerintah Diminta Kaji Komprehensif Soal Wacana Penghapusan Migor Curah

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terkesan plin-plan terhadap wacana penghapusan minyak goreng (migor) curah.

Wacana yang kembali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini, sebetulnya pernah tercetus sejak 2014 dan 2021 lalu, namun sampai sekarang belum dieksekusi Kementerian Perdagangan RI.

Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, isu penghapusan minyak curah ini terjadi karena beberapa alasan, salah satunya higienisitas.

Bahkan di dunia cuma ada dua negara yang menggunakan minyak ini, yaitu Indonesia dan Bangladesh.

“Melihat beberapa fakta di lapangan bahwa penghapusan minyak goreng curah sulit diwujudkan, karena memang kebutuhan nasional untuk masyarakat menengah ke bawah masih bergantung pada minyak ini, sehingga kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan,” kata Abdullah berdasarkan keterangannya pada Rabu (15/6/022).

Menurutnya, masyarakat menengah ke bawah yang berbelanja ke pasar tradisional masih bergantung dan masih sangat membutuhkan minyak curah.

Mulai dari pedagang gorengan, pedagang kaki lima (PKL), warung rumahan atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

IKAPPI melihat bahwa penghapusan minyak ini bisa terjadi jika masih ada upaya alternatif pengganti minyak goreng curah dengan harga murah.

Sebagai contoh minyak goreng kemasan sederhana, yang harganya lebih murah dari minyak goreng kemasan.

Baca juga: Partai Gerindra Heran Anies Serang Balik Haters-nya Soal Formula E, Syarif : Ada Apa Pak Anies Ya?

Baca juga: Namanya Masuk Dalam Daftar Reshuffle Kabinet Jokowi, Mendag Lutfi Pernah Jadi Menteri di Era SBY

“IKAPPI berharap minyak goreng kemasan sederhana yang diharapkan masyarakat menengah ke bawah masih bisa dijalankan,” ujarnya.

Dalam catatan IKAPPI minyak goreng curah sudah mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya.