Bebaskan PBB NJOP Rp 2 Miliar, Ariza : Ada Pengurangan Pemasukan, Tapi Tak Sebanding dengan Manfaat

Apalagi kebijakan itu diambil untuk membantu masyarakat yakni memberi insentif pembebasan pajak supaya dapat mengurangi beban hidupnya.

“Sebelumnya kita berikan gratis bagi pahlawan bagi tokoh-tokoh. Itu sudah berjalan sekarang, kita berikan kepada msyarakat,” katanya. 

PSI : Anies Tak Inovatif

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal menggratiskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar.

Partai yang baru pertama kali duduk di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menganggap bahwa kebijakan Anies tidak inovatif.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, kebijakan Anies itu sebetulnya pernah dicanangkan Gubernur terdahulu. Hanya saja nilainya tidak sama dengan yang ditetapkan Anies.

“Tidak ada yang baru pula dari kebijakan ini karena sudah pernah diberlakukan di masa kepemimpinan sebelumnya, cuma diganti angkanya saja,” kata Anggara pada Rabu (15/6/2022).

“Kalau memang ada niat, kebijakan ini bisa dilakukan sejak awal pandemi. Terlihat ini hanya pemanis di injury time (perpanjangan waktu) Pak Anies saja,” lanjut Anggara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.