Jamin Kelancaran Mudik Lebaran 1443 H, Pemprov DKI Jakarta Gandeng TNI-Polri hingga Swasta

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta melibatkan stakeholder lain demi kelancaran saat musim mudik lebaran Idulfitri 1443 H.

Instansi yang dilibatkan mulai dari Kementerian Perhubungan, Polri, TNI hingga pihak swasta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kemenhub soal mudik lebaran.

Harapannya, masyarakat dapat kembali mudik dengan aman dan tenang setelah vakum dua tahun akibat pagebluk Covid-19.

“Kami akan selalu mendukung dan memastikan seluruh warga DKI Jakarta yang melakukan mudik bisa dilaksanakan dengan baik, aman, selamat sampai tujuan. Sekaligus mereka mendapatkan kebaikan dan keberkahan di kampung masing-masing, serta dapat kembali ke Jakarta dengan baik dan selamat,” kata Ariza di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (20/4/2022).

Ariza mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk menekan potensi kemacetan.

Bahkan Polda Metro Jaya sudah memetakan posko untuk keperluan arus mudik dan arus balik saat lebaran nanti.

Baca juga: Buntut Kecelakaan, KAI Tutup Permanen Perlintasan KA Liar Citayam-Depok

Baca juga: Ariza Ingatkan Masyarakat Tak Manipulasi Syarat Perjalanan Mudik, Ariza : Bakal Ketahuan Petugas

“Termasuk bantuan-bantuan bus gratis dari pemerintah dan swasta serta truk gratis. Semua diberikan untuk membantu sesama warga, karena mereka sudah membantu kami di Jakarta sehingga saatnya kami membantu mereka agar lebih mudah ke kampung halaman,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Yayat Sudrajat mengatakan, petugas mulai memberlakukan posko mudik lebaran Idulfitri 1443 H mulai Senin (25/4/2022) mendatang.

Posko yang berada di jalur mudik ini akan menyediakan ragam fasilitas, mulai dari pengecekan kendaraan, pemeriksaan kesehatan pengemudi dan sebagainya.

Kata dia, petugas akan memeriksa kesehatan para sopir bus antarkota dan antarprovinsi (AKAP).

Salah satu pengecekannya adalah tes urin agar mereka dipastikan tidak terpengaruh obat-obatan terlarang.

“Kalau rekomendasi dokter nanti disarankan agar mereka nggak bawa kendaraan, kami akan minta PO (perusahaan otobus) untuk mengganti pengemudi,” ujar Yayat.