Angkatan Muda Kabah Jaktim Dukung Duet Anies- Khofifah pada Pilpres 2024

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Angkatan Muda Kabah (AMK) Jakarta Timur siap mendukung duet Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa pada ajang Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini sebagaimana rekomendasi DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta kepada DPP PPP usai melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW PPP DKI Jakarta di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (14/4/2022) malam.

Ketua AMK Jakarta Timur Belly Bilalusalam mengatakan, keputusan PPP Jakarta yang mendorong Anies-Khofifah berduet pada Pilpres 2024, merupakan hasil aspirasi kader muda ormas sayap PPP di Ibu Kota itu.

Mereka menginginkan adanya perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui fgur Anies dan Khofifah.

"Sosok Pak Anies dan Bu Khofifah memang sedang ramai jadi perbincangan teman-teman di AMK, bahkan sejak nama keduanya masuk radar Capres-Cawapres 2024," kata Belly pada Sabtu (16/4/2022).

Dia juga memandang, bahwa segmentasi dukungan dari Anies dan Khofifah berbeda, sehingga jika keduanya diduetkan, pasangan ini berpeluang besar menang di Pilpres 2024.

"Pak Anies pemimpin yang sudah teruji dan sukses di Ibu Kota, sementara Ibu Khofifah kuat di Jawa Timur dan NU. Dan keduanya sama-sama punya pengalaman di kabinet," ungkap Belly.

Baca juga: Promosikan Potensi Wilayah, Ade Yasin Instruksikan Camat dan Kades Maksimalkan Media Sosial

Baca juga: Tak Hanya Cetak Lulusan Unggul Dalam Bidang Akademik, Universitas Djuanda Tekankan Pendidikan Tauhid

Untuk itu, Belly mengaku pihaknya siap mendukung penuh serta akan ikut mengawal rekomendasi sebagaimana yang diputuskan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP DKI, Farhan Hasan Al-Amri.

"Sebagai banom atau sayap partai, AMK Jakarta Timur akan mendukung dan mengawal kebijakan hasil keputusan Rapimwil PPP DKI Jakarta," kata mantan Anggota DPRD DKI 2014-2019 itu.

Sebelumnya, Plt Ketua DPW PPP DKI Farhan Hasan menjelaskan alasan PPP Jakarta menjatuhkan dukungannya kepada Anies-Khofifah.

Salah satunya adalah karena kedua tokoh kepala daerah itu dinilai berhasil memimpin wilayah masing-masing.

Selain itu, figur Anies diyakini mampu meredam kekisruhan yang terjadi di Tanah Air jika menjadi Presiden 2024 mendatang.

Ada dua alasan yang membuat PPP DKI optimis, yakni revolusi mental dan revolusi akhlak.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PPP DKI Jakarta Farhan Hasan melihat, jargon revolusi mental yang selama ini digaungkan Presiden RI Joko Widodo begitu melekat dengan Anies.

Selain itu, Anies dianggap memiliki revolusi akhlak karena sangat dekat dengan para ulama, maupun habib seperti Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq.

“Dengan jargon revolusi mentalnya dan di sisi lain ada Habib Rizieq dengan revolusi akhlak, PPP DKI memandang Anies Baswedan insyaAllah bisa menjadi titik temu revolusi mental dan revolusi akhlak,” ujar Farhan di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (14/4/2022) malam.

Farhan mengatakan, perpaduan revolusi mental dan akhlak yang dimiliki Anies itu juga mampu menjadikan Indonesia lebih tentram. Bahkan kasus pengoroyokan yang dialami pegiat media sosial Ade Armando saat unjuk rasa mahasiswa di DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin (11/4/2022) mungkin saja bisa dihindari.

“InsyaAllah polarisasi anak bangsa kita, yang mana tentunya melihat kejadian langsung seperti yang dialami bung Ade Armando dianiaya di lapangan. Kami PPP DKI sama sekali tidak mendukung segala bentuk kekerasan tapi itulah akibat polarisasi yang justru menurut aspirasi dipelihara,” katanya.

Selain rekomendasi Capres-Cawapres, Farhan mengatakan rapat pimpinan wilayah juga merekomendasikan agar Fraksi PPP di DPR memperjuangan revisi UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta jadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Revisi UU 29 tahun 2007 itu diharapkan membawa perubahan bagi Jakarta agar lebih berkeadilan, bermartabat, dan lebih berpihak kepada kearifan lokal masyarakat Betawi.

"Dengan memasukkan ketentuan bab dan pasal tentang keberadaan majelis adat, majelis betawi, serta tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat Jakarta terkait perubahan kewenangan otonomi pemerintahan di tingkat provinsi atau kota," kata Farhan.