Tolak Kenaikan BBM dan PPN, Mahasiswa PMII Geruduk Kantor Bupati Bogor

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Ratusan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bogor menggeruduk kantor Bupati Bogor di Cibinong pada Rabu (13/4/2022).

Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes bebagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

"Ada lima tuntutan yang kami sampaikan dalam aksi unjuk rasa ini, diantaranya menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)," kata Miptahuddin, Ketua PMII Kabupaten Bogor, di Cibinong, Rabu (13/4/2022).

Terkait kenaikan harga Pertamax, lanjutnya, kebijakan ini membuat rakyat sengsara karena Pertalite jadi langka.

"Kenaikan harga Pertamax membuat Pertalite diburu masyarakat sehingga menjadi langka," ujarnya.

Begitu pun dengan kenaikan PPN 11 persen yang berdampak pada kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok.

"Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang berimbas pada kenaikan harga sembako di masyarakat. Ini kan kontraproduktif, " jelas Miptahuddin.

Dia menilai UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN ini tidak adil karena merugikan rakyat.

"Pajak perusahaan malah diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen, sedangkan PPN untuk konsumsi masyarakat dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen. Ini kan menguntungkan pengusaha. Lalu dimana keadilan untuk rakyatnya," ujar Miptahuddin.

PMII Kabupaten Bogor juga menyoroti soal harga pangan yang tidak stabil seperti minyak goreng yang masih mahal.

"Harga pangan yang stabil adalah kepentingan bersama, baik produsen, konsumen maupun pemerintah. Kami minta pemerintah melindungi masyarakat dari gejolak harga pangan ini," papar Miptahuddin.

Baca juga: Antisipasi Membludaknya Sampah Imbas Belum Beroperasinya TPPAS Lulut Nambo, Ini Langkah Pemkot Depok

Baca juga: Warga Kabupaten Bogor Antusias Gunakan Pemirsa Budiman, Bisa Pesan Minyak Goreng Murah

Tak hanya itu, PMII juga mengeritik kinerja dinas-dinas di Kabupaten Bogor yang tidak bertindak apa-apa dalam mengatasi berbagai problem di masyarakat seperti minyak goreng langka, kemacetan dan jalan-jalan yang rusak di wilayah ini.

"Dinas-dinas tidak melakukan apa-apa saat harga pangan pokok naik. Jalan-jalan banyak yang rusak sehingga menimbulkan kemacetan," bebernya.

Dengan berbagai persoalan ini, PMII Kabupaten Bogor menuntut Pemerintah Kabupaten Bogor untuk:

1. Menolak kenaikan BBM

2. Menolak kenaikan PPN

3. Menolak kenaikan harga minyak goreng dan menuntut Bupati Bogor agar mengusut mafia minyak goreng di Kabupaten Bogor

4. Mendesak Bupati Bogor agar menstabilkan harga pangan pokok

5. Mendesak Bupati Bogor agar mengevaluasi kinerja dinas-dinas di Kabupaten Bogor

"Kami minta agar aspirasi kami ini didengar dan direspons oleh Pemkab Bogor dalam waktu 3x24 jam. Jika tidak ada jawaban, kami akan turun lagi dengan kekuatan massa lebih besar," pungkas Miptahuddin.

Pantauan Wartakotalive.com, aksi unjuk rasa ini dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 17.30 WIB.

Selain berorasi, para mahasiswa meminta Bupati Bogor untuk menemui mereka.

Mereka sempat mendorong pintu gerbang Pemkab Bogor yang dijaga ratusan aparat dari Polri, TNI dan Satpol PP.

Para mahasiswa pun sempat melakukan aksi bakar ban di depan pintu gerbang Pemkab Bogor.

Setelah membacakan tuntutan, mereka dengan tertib membubarkan diri.