Tolak Kenaikan BBM dan PPN, Mahasiswa PMII Geruduk Kantor Bupati Bogor

"Pajak perusahaan malah diturunkan dari 25 persen menjadi 22 persen, sedangkan PPN untuk konsumsi masyarakat dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen. Ini kan menguntungkan pengusaha. Lalu dimana keadilan untuk rakyatnya," ujar Miptahuddin.

PMII Kabupaten Bogor juga menyoroti soal harga pangan yang tidak stabil seperti minyak goreng yang masih mahal.

"Harga pangan yang stabil adalah kepentingan bersama, baik produsen, konsumen maupun pemerintah. Kami minta pemerintah melindungi masyarakat dari gejolak harga pangan ini," papar Miptahuddin.

Baca juga: Antisipasi Membludaknya Sampah Imbas Belum Beroperasinya TPPAS Lulut Nambo, Ini Langkah Pemkot Depok

Baca juga: Warga Kabupaten Bogor Antusias Gunakan Pemirsa Budiman, Bisa Pesan Minyak Goreng Murah

Tak hanya itu, PMII juga mengeritik kinerja dinas-dinas di Kabupaten Bogor yang tidak bertindak apa-apa dalam mengatasi berbagai problem di masyarakat seperti minyak goreng langka, kemacetan dan jalan-jalan yang rusak di wilayah ini.

"Dinas-dinas tidak melakukan apa-apa saat harga pangan pokok naik. Jalan-jalan banyak yang rusak sehingga menimbulkan kemacetan," bebernya.

Dengan berbagai persoalan ini, PMII Kabupaten Bogor menuntut Pemerintah Kabupaten Bogor untuk:

1. Menolak kenaikan BBM

2. Menolak kenaikan PPN

3. Menolak kenaikan harga minyak goreng dan menuntut Bupati Bogor agar mengusut mafia minyak goreng di Kabupaten Bogor

4. Mendesak Bupati Bogor agar menstabilkan harga pangan pokok