Ade Armando Dikeroyok Massa, Ridwan Kamil: Seharusnya Semua Menahan diri di Bulan Suci Ramadan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BANDUNG -Demo mahassiwa di depan Gedung DPR RI Jakarta Senin (11/4/2022), yang berujung ricuh dan aksi kekerasan terhadap Ade Armando  turut jadi perhatian Gubernur Jabar Ridwan Kamil 

Ridwan Kamil menyayangkan aksi kekerasan terhadap Ade Armando yang mewarnai unjuk rasa di Jakarta tersebut.

Ia mengatakan seharusnya semua orang menahan diri di Bulan Suci Ramadan.

"Apapun ekspresi argumentasinya, jangan pernah membawa kekerasan dalam kegiatannya, termasuk kekerasan terhadap Ade Armando yang tidak semestinya terjadi, jika semua bisa menahan diri. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadhan yang harus kita hormati," katanya melalui akun Instagramnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum ormas Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) Ade Armando diduga mengalami kekerasan di tengah demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Ade Amando Dikeroyok Demonstran di Depan DPR RI, Polisi Ungkap Identitas Pelaku Pengeroyokan

Di sisi lain, Ridwan Kamil pun mengapresiasi para mahasiswa yang berunjuk rasa dengan kondusif di Jabar, terutama di Kota Bandung.

"Terima kasih untuk para mahasiswa yang unjuk rasa dengan tertib dan kondusif, khususnya di Bandung. Hatur Nuhun," katanya.

Ia pun menjelaskan dengan panjang mengenai demokrasi.

Ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh kuasa rakyat.

Baca juga: Polisi Dalami Penyusup di Demo Mahasiswa, Termasuk Emak-emak yang Provokasi Pengeroyokan Ade Armando

Rakyat menitipkan aspirasi dan keinginannya melalui sistem perwakilan baik perwakilan eksekutif maupun legislatif.

"Jika satu-satu warga harus ditanya untuk setiap keputusan publik itu namanya populisme referendum. Pertama dipraktekkan di Athena, Yunani Kuno, demokrasi memberi ruang partisipasi publik dalam setiap dimensi kehidupan," katanya.

Ia mengatakan memilih demokrasi, suka tidak suka adalah buah kesepakatan bangsa.

Tujuan kesepakatan ini adalah agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan secepat-cepatnya melalui pilihan sistem politik ini.

"Amerika Serikat dan Indonesia memilih demokrasi. Tiongkok tidak memilih demokrasi. Saudi Arabia tidak memilih demokrasi. Itu semua karena kesepakatan historis mereka masing-masing," katanya.