Pendidikan Hak Semua Anak, Kadisdik Kota Depok : Tidak Boleh Ada Anak yang Putus Sekolah

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Tingkatkan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menghadirkan program khusus yang berorientasi pada visi misi Pemerintah Kota Depok.

Program tersebut dipaparkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto meliputi aksesibilitas pendidikan, sehingga seluruh anak-anak di Kota Depok mampu menjangkau pendidikan.

“Tidak boleh ada anak usia sekolah yang tidak sekolah. Tidak boleh anak yang tidak mampu tidak sekolah, enggak punya uang terus enggak bisa ikut ujian. Selama ini ada masalah-masalah seperti itu, ke depan mulai kita tuntaskan,” kata Wijayanto saat podcast Bersama TribunnewsDepok.com di ruang kerjanya, Balai Kota, Pancoran Mas, Kota Depok beberapa waktu lalu.

Wijayanto pun meminta masyarakat untuk dapat melaporkan bila menemukan sejumlah masalah tersebut. 

Selanjutnya, pihaknya akan langsung memfasilitasi antara masyarakat dengan pihak sekolah.

Misalnya, ada anak yang tak bisa ikut ujian lantaran belum bayaran, Wijayanto mengatakan hal tersebut tidak boleh terjadi.

Sebab, anak tersebut dikatakan Wijayanto membutuhkan ijazah untuk melanjutkan pendidikannya maupun karier sebagai pencari kerja.

Baca juga: Diduga Depresi karena Masalah Keluarga, Penjaga Toko di Gunung Putri Menyerah-Gantung Diri

Baca juga: Buru Pelaku Pencabulan hingga Garut, Polisi Sesalkan Istri dan Kelurga Ikut Sembunyikan Tersangka

“Nanti bisa diomongin dan komunikasikan lah tinggal bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat, yang enggak mampu tinggal lapor ke Disdik. Masyarakat juga bisa mengomunikasikan ke sekolah kemudian sampaikan ke dinas nanti kita cari cara untuk menyelesaikan itu semua,” katanya.

Isu strategis kedua diungkapkan Wijayanto meliputi peningkatan mutu Pendidikan di Kota Depok, yakni dimulai dengan peningkatan kompetensi guru, kurikulum, dan sarana prasarana penunjang.

“Ini harus kita tingkatkan, nah orientasi kita kearah itu, guru kita tingkatkan kapasitas dan kompetensinya, fasilitas sekolah kita tambah sesuai kebutuhan dan ketentuan termasuk sarprasnya, kemudian juga kurikulum kita sesuaikan,” tutur Wijayanto.

“Isu lainnya juga relevansi Pendidikan, kita ingin anak-anak kita survive, mandiri, berkarakter pastinya, kita ingin ada profil Pancasila bagi si anak, semua ada di situ,” jelasnya

Isu strategis terakhir, kata Wijayanto, adalah penyelenggaraan Pendidikan akuntabel.

Mengingat sekolah mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Di mana para kepala sekolah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban mengenai dana BOS yang digunakan.

“Kalau biasanya mengajar, biasanya menghadapi murid, sekarang harus membuat SPJ (Surat Pertanggung jawaban), memertanggung jawabkan apa yang dibelanjakan, nah itu kan harus akuntabel,” paparnya.

“Itu peran kami dalam membina, membimbing, mengadvokasi dan memberikan coaching clinic kepada pelaku pendidikan yang mengelola dana agar akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan. Kelima isu strategi situ kita format ke kegiatan kita,” tegas Wijayanto.