Berita UI

Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI Sebut IKN Dikhawatirkan Tambah Utang Negara

Pemindahan IKN dikhawatirkan tambah utang negara. Hal itu disampaikan Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Dok. Humas dan KIP UI
Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI Sebut IKN Dikhawatirkan Tambah Utang Negara. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI sebut IKN dikhawatirkan tambah utang negara.

Pemindahan ibu kota menjadi topik perbincangan hangat saat ini. Sebenarnya, wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak pemerintahan Soekarno.

Presiden pertama Indonesia tersebut ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya.

Baca juga: Torehkan Sejarah, Dosen FIB UI Haru Deliana Dewi, Lulusan Ph.D Pertama di Bidang Translation Studies

Kemudian di awal Joko Widodo menjabat sebagai kepala negara tahun 2014 kajian-kajian pemindahan ibu kota dilakukan, yang disusul dengan pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Untuk mendiskusikan tentang pemindahan ibu kota negara tersebut, Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI (SKSG UI) menggelar diskusi publik secara hybrid di Kampus Salemba UI dan ditayangkan melalui Zoom Meeting, pada Rabu lalu.

Acara ini dihadiri anggota DPD RI DKI Jakarta, Fahira Idris, S.E., M.H, dosen SKSG UI, Sri Yunanto, Ph.D, dan Ketua Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI, Muhammad Syauqillah, Ph.D.

Baca juga: UI Ungkap Fakta Sejarah Indonesia Soal Gerakan Antivaksin dan Ancaman Terhadap Umat Manusia

Nusantara, yang akan menjadi IKN, tampil dengan konsep forest city, yaitu menjadikan kota berdampingan dengan alam.

Nusantara juga mengusung konsep smart dan intellegent city yang menghadirkan tatanan kota modern.

“Karakteristik kota modern adalah adanya masyarakat modern yang memiliki tujuan masa depan bersama dan berpikir jauh ke depan dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi. Melalui kota dan masyarakat modern, kota ini sejalan dengan konsep kota berkelanjutan,” ujar Fahira pada kesempatan tersebut.

Fahira menambahkan, pembangunan IKN baru harus mengutamakan aspek transparansi, partisipatisi, dan akuntabilitas.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved