Jika Menang Pemilu dan Pilkada 2024, Ini Janji PDIP kepada Warga Kabupaten Bogor

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bogor menargetkan perolehan 26 persen suara atau setara 12 sampai 13 kursi di DPRD Kabupaten Bogor pada Pemilu 2024.

Tak hanya itu, PDIP Kabupaten Bogor juga menargetkan merebut kekuasaan eksekutif (Bupati Bogor) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Lalu, apa saja yang akan dilakukan PDIP Kabupaten Bogor jika dipercaya masyarakat untuk memegang tampuk kekuasaan?

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Bogor Bayu Syahjohan menyebut pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

"Kalau kami meraih kekuasaan di 2024, apa yang menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Bogor dapat tercapai," kata Bayu dalam wawancara eksklusif dengan Warta Kota baru-baru ini.

Dia melihat kewenangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota itu tidak lepas dari peranan di tingkat provinsi dan pusat.

"Jadi harus ada sinergi dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kalau PDIP nanti menang, lanjut Bayu, kami akan benar-benar serius memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekedar keinginan.

Baca juga: Selesai Dibangun, Wabup Bogor Berharap GOM Cisarua Bisa Segera Dimanfaatkan Masyarakat

Baca juga: Viral Anggota DPRD Kabupaten Bogor Hadang Truk Tambang, Petugas Gabungan Gelar Razia Gabungan

Ada beberapa sektor prioritas yang ingin dibenahi PDIP jika merebut kursi Bupati Bogor pada Pilkada 2024.

Pertama, soal infrastruktur. PDIP Kabupaten Bogor melihat pembangunan  jalan-jalan di Kabupaten Bogor banyak bermasalah.

"Pembangunan infrastruktur banyak yang tidak sinergis, baik dengan provinsi maupun pemerintah pusat," kata Bayu.

Dia juga menyoroti para pengusaha/kontraktor yang tidak serius meningkatkan kualitas jalan sesuai harapan masyarakat.

"Masyarakat juga jenuh melihat kualitas pengerjaan jalan hotmix yang menghabiskan dana ratusan miliar tetapi rusak dalam waktu 5-6 bulan," tuturnya.

Menurut dia, pola seperti ini merugikan masyarakat karena mereka tidak merasakan manfaat proyek infrastruktur seperti ini.

"Tentunya ke depan harus ada perbaikan. Kami harus membongkar mafia-mafia proyek yang ada di Kabupaten Bogor," ucap mantan Cabup Bogor 2018 ini.

Bayu tidak mempersoalkan adanya kolaborasi pemda dengan pengusaha-pengusaha di Kabupaten Bogor dalam pengerjaan proyek infrastruktur.

"Kami juga tidak persoalkan proses tendernya apakah sesuai atau tidak dengan aturan pemerintah, yang terpenting adalah kualitas," tegasnya.

Kedua masalah kesehatan. Menurut Bayu, persoalan ini harus betul-betul dilayani oleh pemerintah Kabupaten Bogor secara serius.

"Masyarakat harus betul-betul merasakan bahwa ada keberpihakan dari pemerintah dengan adanya kesehatan gratis yang cepat," ungkapnya.

Ketiga yaitu pendidikan. Bila bupati terpilih nanti dari PDIP maka semua warga harus mengenyam pendidikan.

"Tidak boleh ada warga usia sekolah tetapi tidak bersekolah. Golongan masyarakat seperti ini masih tinggi. Apalagi masyarakat miskin dan pra sejahtera di Kabupaten Bogor masih banyak," tutur Bayu.

Keempat, pengangguran. PDIP melihat saat ini di Kabupaten Bogor terdapat  banyak perusahaan.

Minat investor untuk membuka usaha di wilayah ini sangat tinggi. Ada lebih dari 2.000 perusahaan di kawasan Citeureup, Cileungsi, sampai wilayah Barat.

Namun penyerapan tenaga kerja asli Kabupaten Bogor belum maksimal.

"Saat ini sekira 50-60 persen tenaga kerja kami berasal dari luar Kabupaten Bogor," paparnya.
Dia menambahkan memang perlu ada penyadaran ke masyarakat juga karena terkadang mereka tidak mau kerja di pabrik karena gajinya standar sehingga cari kerja di luar Kabupaten Bogor.

"Ini tugas dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat. Tetapi sebisa mungki warga lokal harus diprioritaskan bekerja di pabrik-pabrik agar tidak ada pengangguran," pungkas Bayu.