Berani Pidanakan Anggota DPRD dan Kepala Sekolah, Tujuh Jaksa Kejari Depok Diganjar Penghargaan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG - Sebanyak tujuh Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok) menerima penghargaan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok di Kejari Kota Depok, Cilodong, Senin (14/2/2022).

Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini mengatakan, penghargaan tersebut diberikan lantaran peran Ketujuh Jaksa tersebut sebagai Tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2020 lalu.

Ketujuh Jaksa tersebut, antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Arief Syafrianto, Alfa Dera, serta empat jaksa lainnya, yaitu Adhi Prasetya Handono S.H, Lira Apriyanti SH, Kozar Kertayasa SH, dan Rozi Juliantono SH.

Luli mengatakan, Kejari Depok telah memberikan kerjasama yang terbaik selama proses Pilkada Kota Depok berlangsung. Penghargaan tersebut, lanjut Luli diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan apresiasi Bawaslu.

“Menurut catatan Bawaslu setidaknya ada dua perkara melalui sentra Gakkumdu yang berhasil dibuktikan dipersidangan dan divonis hakim bersalah, satu terdakwa merupakan anggota DPRD aktif dan satu kepala sekolah aktif,” papar Luli saat dikonfirmasi TribunnewsDepok.com, Senin (14/2/2022).

Sementara itu, Sri Kuncoro mengatakan pihaknya bersama para stakeholder lainnya akan selalu siap mengawal jalannya pesta demokrasi yang sedianya digelar pada 2024 mendatang.

Baca juga: Dapat Jatah 350 Ton, Ridwan Kamil Sebut Kota Depok Kini Bisa Buang Sampah ke TPPAS Lulut-Nambo

Baca juga: Bertemu Ridwan Kamil, Mohammad Idris Curhat Soal Semrawutnya Kabel Listrik di Kota Depok

"Kejari Depok siap mendukung dan memberikan masukan. Strateginya nanti kita akan siap memfasilitasi kegiatan FGD (Forum Group Discussion). Kami akan terus mendukung teman-teman Bawaslu Kota Depok dan KPU Kota Depok dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya," tutur Kuncoro.

Dengan diselenggarakannya FGD, Kuncoro berharap dapat lebih mengetahui dan meminimalisir potensi permasalahan yang akan terjadi dalam pelaksanaan tugas Bawaslu dan KPU kota Depok.