Timbun Pupuk Bersubsidi, Dua Warga Mauk Ditangkap Polisi, Rugikan Negara Hingga Rp 30 Miliar

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, KEBAYORAN BARU - Pihak Kepolisian menangkap dua orang warga Mauk dan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

Keduanya dinilai telah merugikan negara sebesar Rp 30 Miliar lantaran menimbun pupuk bersubsidi.

Dirtipideksus Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan dua warga inisial AEF dan MD diringkus Minggu (30/1/2022).

"Modus Operandi para pelaku melakukan penyalahgunaan pendsitribusian pupuk bersubsidi, dengan berbekal eRDKK yang terdapat daftar penerima fiktif, bukan betani dan bahkan sudah meninggal dunia," jelasnya dalam keterangan Senin (31/1/2022).

Kemudian alokasi tersebut didistribuaikan ke pihak yang tidak berhak, dengan harga Rp4.000/kg  di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) sebesar Rp2.250/Kg untuk pupuk urea.

Penyalahgunaan pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut telah dilakukan oleh AEF dan MD sejak tahun 2020.

Akibat penyalahgunaan itu menyebabkan alokasi pupuk tidak tepat sasaran, merugikan petani yang seharusnya menerima dan merugikan negara mencapai Rp30 Miliar.

Atas perbuatannya para pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Jo Pasal 1 sub 3 (e) Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955.

Baca juga: Covid-19 di Kabupaten Bogor, Nakes Mulai Kerja Keras, Belum Ada Laporan Varian Omicron

Baca juga: Covid-19 di Kabupaten Bogor, Pasien Bertambah 356 Orang, Total Kasus Positif Tembus 2.081 Orang

Para tersangka juga dijerat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Akibat perbuatannya kedua tersangka terancam hukuman di atas enam tahun penjara.

Dari pengungkapan tersebut, polisi juga menyita dua mobil pick up, 400 karung pupuk urea bersubsidi dengan berat total 20 ton, 200 karung pupuk phonska bersubsidi dengan berat total 10 ton, 30 karung organik bersubsidi berat total 1,5 ton, dan uang penjualan pupuk bersubsidi Rp 8 juta.

"Perkara masih dalam tahap pengembangan ke yang lebih atasnya guna mengejar keterlibatan para pihak," ujarnya. 

Noel minta aparat berantas mafia pupuk subsidi

Sebelumnya, petinggi utama Mega Eltra, anak perusahaan dari BUMN Pupuk Indonesia meminta Kepolisian dan Kejaksaan menangkap kartel mafia pupuk.

Komisaris Utama Mega Eltra Immanuel Ebenezer menegaskan mendukung penuh Kejaksaan untuk membongkar dan memberantas mafia pupuk yang selama ini merugikan petani.

"Pupuk Indonesia juga dirugikan. Padahal kita sudah memperingatkan keras agar tidak ada karyawan dan petinggi Pupuk Indonesia terlibat di kejahatan penggelapan pupuk ini," kata pria yang akrab disapa Noel ini, Jumat (28/1).

Karena itu lanjut Noel, selaku komisaris pihaknya meminta para pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi, baik itu oknum distributor, kios, dan termasuk juga oknum petani itu sendiri ditindak tegas.

Noel juga mendesak para oknum seperti joki, pengepul ataupun pihak-pihak yang memperoleh pupuk bersubsidi secara illegal ditangkap.

"Pupuk Indonesia harus berani menindak tegas dan memecat jika ada distributornya yang terlibat praktek-praktek tidak baik ini. Aparat hukum harus masuk menyelidiki. Jangan ragu untuk mengawasi kejahatan ini," tandas Ketua Relawan Jokowi ini.

Dirinya meminta Pemerintah dan aparat hukum untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah-daerah, terutama pada saat pupuk sudah berada di level kios dan petani.

Lantaran kata Noel, di level tersebut pengawasan sangat kurang dan sulit diawasi.

"Kalau distribusi saat masih dari pabrik ke gudang-gudang milik produsen pupuk relative mudah diawasi karena sudah mempunyai sistem yang baik. Problem itu saat keluar dari gudang menuju petani," ucap aktivis 98 ini.

Dirinya sendiri mengusulkan agar ada digitalisasi dalam penyaluran pupuk.

Ia meyakini Pupuk Indonesia pasti memliki kemampuan untuk membuat sistem baru berbasis teknologi digital sehingga memudahkan pendataan dan penyaluran pupuk agar lebih akurat

Seperti diberitakan Investigasi harian Kompas melacak praktik penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini dilakukan selama Desember 2021-Januari 2022.

Penelusuran menemukan sindikat tak berizin dapat memperdagangkan dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada siapa pun tanpa acuan harga.
Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 menyebutkan, penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui distributor resmi yang ditunjuk PT Pupuk Indonesia.

Baca juga: Usulan Anggota Dewan Soal Pencabutan Subsidi Pupuk di Jawa Tengah Undang Pertanyaan Publik

Baca juga: Kinerja Tumbuh, Pupuk Indonesia Diganjar The Best Company in Indonesia Trillioner Club

Adapun yang berhak menjual pupuk bersubsidi kepada petani hanya kios yang ditunjuk menjadi distributor resmi.

Namun, di sejumlah daerah, pupuk subsidi dikuasai pedagang ilegal di jalur tidak resmi.

Dari sini terjadi penyelundupan pupuk bersubsidi antar daerah.

Petani membelinya ke joki, calo, juragan, dan tengkulak pupuk dengan harga mahal.

Di jalur tak resmi ini siapa pun bisa membeli pupuk subsidi, termasuk pemilik perkebunan.