Pemilu 2024, KPU Depok Ajukan Anggaran Rp 120 Miliar

Laporan Tribun News Depok, Muhamad Fajar Riyandanu

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok rencananya akan mengajukan anggaran kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp 120 Miliar untuk pagelaran Pilkada 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Depok, Nana Shobarna pada Kamis (27/1/2022), siang. 

“Kalau untuk pemilu tentu kami terbiayai oleh APBN, kami hanya menerima. Entah berapa yang nanti akan digulirkan untuk KPU Depok. Tapi untuk pilkada sifatnya mengajukan, di Depok kami ajukan ke pemerintah sekitar Rp 120 miliar. Walaupun sifatnya pengajuan masih akan ada pendalaman, pembahasan dan pengkajian oleh tim anggaran daerah dengan DPRD,” kata Nana di Kantor KPU Depok. 

Seperti diketahui, KPU RI, DPR dan Pemerintah Pusat telah sepakat untuk melakukan pemungutan suara Pemilu Pilpres, Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 14 Februari 2024 mendatang.

• KPU Depok akan Gandeng Publik Figur untuk Tingkatkan Jumlah Partisipasi di Pemilu 2024

Sedangkan Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati akan dilaksanakan pada 27 November 2024

“Jadi KPU RI setelah kemarin dengan DPR dengan Pemerintah sudah ketok palu tanggal pencoblosan, kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyusun jadwal program dan tahapan. Nah itu yang sedang dipersiapkan oleh pimpinan kami di pusat,” ujar Nana.

Pria kelahiran Bogor 42 tahun silam ini menjelaskan, proses tahapan setidaknya mencakup 12 item.

Beberapa diantaranya yakni penyusunan regulasi, sosialisasi, pencalonan, pendaftaran partai politik, pemutakhiran data pemilih, penyusunan anggaran, rekrutmen badan Ad Hoc penyelenggara di tingkat bawah dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan logistik. 

Baca juga: Ketua KPU Depok: Pemilu 2024 Digelar Serentak Lebih Irit Biaya

Partai baru

Pada kesempatan tersebut, Nana menjelaskan ada sejumlah partai baru yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kota Depok.

Partai baru yang sudah menemui pihak KPU Depok yakni Partai Gelora, Partai Prima dan Partai Umat. 

“Partai Buruh belum. Nah tiga partai itu yang akan kami verifikasi keanggotaannya, kepengurusannya dan sekretariatnya,” jelasnya. 

Proses verifikasi yang dimaksud yakni verifikasi administrasi yang mewajibkan jumlah anggota minimal 1000 kepala per kabupatan atau kota.

Baca juga: Sosialisasi Pemilu 2024, KPU Depok akan Road Show ke Seluruh Kantor Partai Politik pada Februari

Setelahnya ada verifikasi pengurus yang mengharuskan ada 30 persen keterwakilan perempuan dan verifikasi factual perihal kantor atau sekretariat. 

“Setelah semua itu dilakukan dan memenuhi persyaratan, kami memutuskan bahwa misal Partai A di Depok lulus. Yang kemudian nanti akan diakumulasikan di pusat. Kalau Partai A lulus di semua kabupaten kota, semua provinsi, jadilah dia peserta 2024. Kalau tidak lulus, misal bisa saja di Depok lulus tapi di Papua tidak, nah kalau seperti itu tidak bisa jadi peserta di 2024,” jelas Nana. (m29).