Anies Baswedan Dinilai Pencitraan saat Libatkan Pemerintah Pusat dalam Penyediaan Air Bersih

Meski begitu, Aziz menyadari untuk mencapai penyediaan air bersih sesuai target RPJMD bukanlah perkara mudah.

Apalagi pelibatan Aetra dan Palyja merupakan kontrak yang sudah terjalin dengan gubernur terdahulu.

“Kami pahami bahwa tidak mudah mencapai target tersebut sebelum perjanjian dengan pihak asing (swasta) berakhir. Karena semuanya sudah diatur dalam perjanjin yang dibuat di masa gubernur sebelumnya, dan perjanjian tersebut akan berakhir 2023,” imbuhnya.

Baca juga: Hadirkan Keberpihakan, Anies Anulir Kepgub Soerjadi Soedirdja Soal Pembangunan Rusun di Petamburan

Baca juga: Cegah Jakarta Tenggelam, Anies Baswedan, Tito Karnavian dan Basuki Hadimulyono Teken MOU

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melibatkan pemerintah pusat untuk mencegah Jakarta tenggelam.

Salah satu caranya melalui penyediaan air minum perpipaan demi mengurangi ekstraksi air tanah.

Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) sinergi dan dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Provinsi DKI Jakarta.

MoU ini diteken oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut menyaksikan penandatanganan itu, Senin (3/1/2022).

Dalam sambutannya, Luhut mengatakan isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat.

“Pemerintah merespon hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat,” ujar Luhut berdasarkan keterangannya dari PPID DKI Jakarta pada Senin (3/1/2022). (faf)