Kasus Pencabulan Anak Jadi Pukulan Keras, Wakil Ketua DPRD Depok Ajak Seluruh Pihak Turun Tangan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG - Wakil Ketua DPRD Kota Depok H. Tajudin Tabri menyoroti kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kawasan Beji, Kota Depok beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Golkar ini mengaku perihatin atas adanya kejadian ini, di mana tersangka merupakan guru ngaji yang seharusnya menjadi panutan dan memberikan bimbingan kepada anak-anak.

"Ini merupakan pukulan keras yang besar untuk Kota Depok, yang mana memang Depok sudah kita sahkan Perda (Peraturan Daerah) Kota Layak Anak dan juga beberapa waktu lalu juga kita sahkan Perda Kota Religius," papar Tajudin kepada TribunnewsDepok.com di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Kabupaten Bogor pada Rabu (15/12/2021).

Tajudin berharap ke depan kejadian seperti itu tak kembali dialami oleh siapapun utamanya anak-anak di Kota Depok, yang membutuhkan kerjasama seluruh pihak.

"Ini tugas kita bersama-sama, pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, juga tokoh masyarakat agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kan ini (pencabulan terahadap anak) sudah beberapa kali kejadian yang sangat mengerikan," tuturnya.

Baca juga: Irjen Fadil Marah Besar, Tak Hanya Mutasi, Polisi yang Tolak Laporan Korban Perampokan Bakal Ditahan

Baca juga: Ariza Tanggapi Santai Desakan PSI yang Ngotot Bentuk Pansus Sumur Resapan: Rasanya Belum Perlu

Sebelum pencabulan anak di Beji terjadi, kasus serupa juga pernah menimpa anak-anak di sebuah gereja yang berlokasi di kawasan Pancoran Mas.

Untuk itu, orang tua dikatakan Tajudin turut memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap siapapun yang dekat dengan anak-anak.

"Orang tua harus lebih selektif lagi dalam memilih guru pembimbing, guru les, atau guru ngaji dengan melihat latar belakang orang tersebut," akunya.

Tak hanya itu, dinas terkait diharapkan Tajudin bisa lebih selektif juga dalam memberikan ijin terhadap suatu kegiatan yang tidak memiliki badan hukum, seperti pesantren misalnya.

Terhadap dinas pendidikan, Tajudin mengatakan harus bisa perketat lagi aturan di sejumlah satuan pendidikan seperti PAUD yang biasanya ada guru ngaji.

"Di cek lagi latar belakang dia apa, kalau latar belakangnya (kompetensi) bukan dari pendidikan atau santri ya jangan diterima," kata Tajudin.

Kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Tajudin meminta agar lebih selektif juga terhadap warga pendatang, hal ini dikatakan Tajudin penting bila warga tersebut menimbulkan sebuah kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang khususnya anak-anak.

"Apalagi yang datangnya belum lama tapi tiba-tiba bisa mengumpulkan masyarakat atau peserta didik. Ini harus menjadi perhatian RT/RW yang merupakan ujung tombak dari pemerintah," akunya.