Ariza Tanggapi Santai Desakan PSI yang Ngotot Bentuk Pansus Sumur Resapan: Rasanya Belum Perlu

TRIBUNNEWSDEPOK.COM GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi santai desakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk membentuk panitia khusus (pansus) sumur resapan. 

Menurutnya, pembentukan pansus tersebut merupakan hak anggota dewan. 

"Cuma kalau soal sumur resapan rasanya belum diperlukan," ucap Ariza usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/21).

Baca juga: Suasana Haru dan Tangisan Sambut kedatangan Jenazah Laura Anna di Rumah Duka Grand Heaven Pluit

Baca juga: Usulkan Pansus Usut Dana Rp 411 Miliar, PSI Sebut Sumur Resapan Anies Baswedan Meresahkan

Namun di sisi lain, PSI menilai, sumur resapan yang dibangun Gubernur Anies Baswedan itu sangat membahayakan pengguna jalan.

PSI menyakini, pansus yang diusulkan ini bisa memastikan program sumur resapan apakah memberikan manfaat untuk warga Jakarta.

Lanjutnya, Ariza menyarankan Fraksi PSI maupun anggota dewan lainnya dapat mendiskusikan persoalan ini dengan dinas terkait atau kontraktor sumur resapan yang bersangkutan. 

"Saya kira bisa dicarikan solusi terbaik," tutupnya.

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan secara terbuka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan.

Fraksi PSI menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.

Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengatakan bahwa ia bersama pihaknya banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul.

Baca juga: Joseph Suryadi Ditetapkan Tersangka Penistaan usai Samakan Nabi Muhammad SAW dengan Herry Wirawan

"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Empat Ratus Milyar resahkan warga," ucap Justin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/12/21).

Lanjutnya, kata dia, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.

"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tambahnya.

Baca juga: Irjen Fadil Imrah Marah Besar, Aipda Rudi yang Tolak Laporan Korban Rampok Terancam Ditahan

Baca juga: Aksi Jokowi Telepon Mendag soal Impor Bawang Disorot, Faktanya RI Pengimpor Bawang Terbesar di Dunia

Ia meyakini pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan. Selain itu, dia ingin memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.

"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari 411 milyar rupiah lebih ini," tutupnya.