Kabupaten Bogor
Soal Stunting di Kabupaten Bogor, Ini Kata Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin
Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin ikut arahan Wapres KH. Ma'ruf Amin tangani stunting. Kabupaten Bogor target bebas stunting 2023.
Penulis: Hironimus Rama | Editor: dodi hasanuddin
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Soal Stunting di Kabupaten Bogor, Ini kata Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengikuti arahan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin terkait penanganan stunting.
Baca juga: Haji Lulung Meninggal Dunia, Ketua DPRD DKI Akui Kehilangan Sahabat yang Bersahaja dan Pekerja Keras
Didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor, Nurhayati, Burhanudin mengikuti acara ini
secara virtual dari Ruang Rapat III, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (14/12/2021).
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa penanganan stunting bukan saja persoalan bangsa saat ini, tetapi juga menyangkut masa depan generasi penerus Indonesia.
Baca juga: Lepas Kepergian Sahabat, Anies dan Ariza Bertakziah-Salatkan Jenazah Haji Lulung
Wapres mengingatkan, visi Indonesia emas 2045 dapat terwujud jika SDM Indonesia berkualitas.
"Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia emas tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," ujar Wapres KH. Ma’ruf Amin.
Wapres menyebutkan, kondisi saat ini, satu dari tiga Balita Indonesia mengalami stunting dan angka prevalensi stunting di Indonesia masih tercatat sekitar 27 persen.
Karena itu, masalah stunting perlu ditangani secara serius.
Baca juga: Sahabat Kenang Kebaikan Haji Lulung Semasa Hidup, Kasih Makan Sampai Kerjaan kepada Teman-temannya
Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024. Lalu pada 2030, diharapkan prevalensi stunting bisa nol sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs).
"Untuk itu, saya ingin kembali menekankan bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan stunting. Komitmen pemerintah tidak pernah kendur," ujarnya.
Wapres mengarahkan, intervensi gizi harus dilakukan sejak sekarang, sebab investasi ini adalah kunci membentuk masa depan bangsa kita.
Satu dolar yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat.
Baca juga: Hari Ini PPKM Kota Depok Turun ke Level 1, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono: Tetap Jaga Prokes
Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan, kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3% Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara.
"Masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan," kata Wapres KH.Ma’ruf Amin.
Baca juga: Tim Vaksin Hunter Buru Warga yang Belum Jalani Vaksinasi, Jaring 218 Orang di Cibinong
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/depok/foto/bank/originals/Sekda-Burhanudin-4.jpg)