SMK dan Politeknik Diminta Sesuaikan Pilihan Jurusan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri

Laporan Warta Kota, Muhamad Fajar Riyandanu

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Muhammad Thamrin, meminta kepada lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik untuk menyesuaikan pilihan jurusan dengan kebutuhan dunia usaha.

Thamrin menilai, lembaga pendidikan yang mengarah kepada kompetensi harus melihat situasi dunia usaha di tahun-tahun yang akan datang.

Hal itu dimaksudkan untuk menampung para alumni di dunia usaha dan industri.

"Apabila lulusan Administrasi Perkantoran di Depok ini sudah banyak, harusnya SMK ini jangan membuka jurusan Administrasi Perkantoran, kita sedang arahkan juga nih ke sana. Sebagiknya diarahkan yang sedang dibutuhkan seperti digital marketing. SMK seharusnya mengarahkan ke sana," kata Thamrin saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Depok pada Jumat (10/12/2021), siang.

Guna merealisasikan hal tersebut, Disnaker Kota Depok telah melaksanakan rapat dengan Forum Bursa Kerja Khusus. Forum tersebut adalah kumpulan dari SMK-SMK yang ada di Kota Depok.

Baca juga: Berikan Kemudahan Pengendara Saat Uji Coba Gage, Dishub Depok Pasang Info Petunjuk Jalan Alternatif

"Harapannya ini bisa bersinergi dengan dunia pendidikan khususnya yang mengarah ke kompetensi untuk mencari kerja seperti Politeknik dan SMK, sehingga link and match. Selama ini yang butuhkan (permintaan SD ini, tapi lulusan ya dikeluarkan tidak sesuai. Kita selalu begitu," sambungnya.

Lebih lanjut, Thamrin mengatakan, jumlah pengangguran di Kota Depok pada tahun 2020 menyentuh kisaran angka 118 ribu.

"Harapan kami, SMK tidak lagi menawarkan jurusan-jurusan yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Sementara pencari kerja di depok itu rata-rata 4000 sampai 5000 per tahun dengan rentang waktu 20 sampai 50 tahun," jelasnya.

Baca juga: Disnakertrans Karawang Koordinasi dengan Kemenlu dan Kemenaker untuk Pulangkan Munirah dari Arab

Thamrin menyadari bahwa intervensi kurikulum hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Oleh sebeb itu, pihaknya sudah mengajukan Perencanaan Makro yang salah satunya berisi pemaparan beberapa jenis usaha yang akan dibutuhkan selama 5 tahun ke depan.

"Itu yang akan kami sampaikan ke dunia pendidikan terutama SMK itu, Perencanaan Makro sudah ada. Pemaparan jenis usaha yang berkembang sampai tahun 2025 itu apa saja, itu sudah ada perencanaan makronya," papar Thamrin.

Thamrin melanjutkan, kalaupun penerapan kurikulum sudah tidak bisa diubah karena perubahan adanya di ranah pusat, ia berharap Pemkot Depok bisa menambah kompetensi perihal kearifan lokal dan kebutuhan tenaga kerja di Kota Depok.

Baca juga: Dishub Kota Depok Perbolehkan Mobil Listrik Melintas Saat Uji Coba Ganjil Genap di Jalan Margonda

"Bisa saja tambahan kompetensinya apa, kearifan lokalnya apa, 'oh di Depok ini yang dibutuhkan bidang usahanya ini, bisa saja ada pelajaran eksul dan pelajaran tambahan perihal itu'," ucapnya.

Thamrin mengaku jumlah perusahaan di Kota Depok tidak mampu untuk menampung dan menyerap seluruh angkatan kerja di Kota Depok. 

Selain meminta SMK dan Politeknik untuk menyesuaikan jurusan yang mereka tawarkan, pihak Disnaker Kota Depok juga melakukan penyesuaian kepada pelatihan kerja yang diselenggarakan.

"Kami juga akan mengubah jenis-jenis pelatihan. Seperti yang dibutuhkan oleh dunia usaha sepertinya lagi menjamur kedai-kedai kopi. Maka kami rencananya akan membuka pelatihan barista," pungkas Thamrin. (M29)