Baru 2 Kali Digelar, Politisi PDI Perjuangan Ini Bilang Ganjil Genap di Jalan Margonda Bukan Solusi

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, Vini Rizki Amelia

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Uji coba ganjil genap (Gage) yang diterapkan di Jalan Margonda Raya, mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Depok Ikravany Hilman.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, kebijakan tersebut tidak tepat diberlakukan, sebab, Pemerintah Kota Depok belum memberikan alternatif masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Justru Ikra menilai bahwa uji coba Gage hanya memindahkan kemacetan, yang semula di Jalan Margonda Raya menjadi macet di tempat lain.

"Prinsipnya, hanya ada satu cara untuk mengatasi kemacetan yaitu mengurangi potensi orang untuk mengurangi pemakain kendaraan," kata Ikra saat dihubungi TribunnewsDepok.com, Senin (6/12/2021).

Baca juga: Hari Kedua Pelaksanaan Ganjil Genap di Kota Depok, Petugas Tambah Personel di Jalur Alternatif

Namun demikian, pemerintah dikatakan Ikra tak mungkin melarang masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi karena hal itu melanggar hak orang untuk bergerak.

Salah satu cara mengatasi kemacetan, lanjut Ikra adalah dengan membentuk badan transportasi baik itu BUMD maupun lainnya yang dibuat oleh Pemkot Depok.

Hal ini dinilai Ikra dapat mengurusi segala hal transportasi agar terintegrasi antara angkutan yang satu dengan yang lain.

Sehingga nantinya diharapkan, masyarakat bisa lepas dari keinginan menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas sehari-hari.

Baca juga: Sosialisasi Ganjil Genap di Depok Dilaksanakan Hari Ini, Berikut Daftar Kendaraan yang Dikecualikan.

"Transportasi yang ada di Depok ini tidak membuat orang mau meninggalkan mobilnya di rumah. Kalau Depok punya transportasi yang nyaman dan terintegrasi, orang pasti berpikir ngapain bawa mobil kan?" tuturnya.

Pembentukan badan transportasi dikatakan Ikra sebelumnya sudah sempat disampaikan dalam rapat dan sudah disetujui Pemkot Depok. Hanya saja hingga kini, Ikra belum melihat Pemkot Depok menindaklanjuti usulan tersebut. 

Namun demikian, Ikra memertanyakan penyusunan anggaran terkait pembentukan badan transportasi tersebut.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Kota Depok Laksanakan Aturan Ganjil Genap di Sejumlah Titik Rawan Macet. 

"Bahkan anggaran buat studinya saja enggak ada, paling tidak studinya dulu kalau memang niat, tapi ini saja sampai sekarang tidak dianggarkan," akunya.

Ikra menambahkan, dengan menggandeng pihak swasta bisa dijadikan pilihan Pemkot Depok dalam membentuk badan transportasi, sehingga diharapkan Depok segera memiliki badan yang benar-benar khusus mengerjakan masalah transportasi.

"Jangan bicara untung dulu, yang pertama adalah pelayanan. Kalau orang sudah merasa nyaman menggunakan transportasi massal maka dia akan berpikir ngapain pakai mobil," tegasnya.