Ini Sejumlah Jalur Tikus yang Digunakan Penggendara Sepeda Motor Menuju Kawasan Puncak Bogor

Laporan Wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG-Kemacetan di kawasan Puncak Bogor kini didominasi oleh kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Hal itu dikarenakan banyaknya jalur tikus menuju ke kawasan Puncak Bogor yang bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor.

Sedangkan untuk mendaraan roda empat Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Perhubungan dan Kepolisian sudah bisa mengatasinya dengan cara menerapkan kebijakan ganjil-genap dan rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan Pemkab Bogor terus berusaha mengatasi kemacetan di kawasan wisata Puncak.

"Berdasarkan pemantauan pemberlakuan ganjil-genap untuk kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bogor, sebetulnya ada trend penurunan kapasitas kendaraan atau kunjungan kendaraan," kata Iwan, Rabu (20/10/2021).

Namun hal ini tidak mengufangi kemacetan karena banyaknya jumlah roda dua.

Baca juga: Harap Diperhatikan, Ganjil Genap Puncak Masih Berlaku Hari Ini, Berikut Delapan Titik Penyekatannya

"Roda dua masih sulit untuk dikendalikan karena aksesnya terlalu banyak, mulai dari jalur selatan, utara, tengah," jelasnya.

Untuk jalur selatan,  pemotor masuk mulai dari Ciawi ke kanan Sukabumi, lalu masuk akses jalan tikus untuk masuk ke kawasan Puncak.

Sedangkan jalur utaranya mulai dari Sentul-Bukit Pelangi-Pasir Angin- Megamendung.

"Kalau dilihat malam Minggu, dari Sentul masuk ratusan motor ke Puncak. Makanya kemacetan itu karena banyaknya kendaraan roda dua yang agak sulit untuk diantisipasi,” ujar Iwan.

Baca juga: Ganjil Genap Masih Dikaji, Ini Solusi Pemkab Bogor Atasi Kepadatan Kawasan Puncak di Masa PPKM

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan pembangunan jalur Puncak 2 diharapkan dapat mengurai macet di kawasan Puncak.

"Pembangunan jalur Puncak 2 saat ini cukup luar biasa, panjangnya kurang lebih 35 Km, mulai Sentul, Palm Hill sampai Kecamatan Citeureup, Sukamakmur, sampai ke Cipadang," papar Iwan.

Persoalannya, lanjut dia, jika ingin membuat jalan sampai bisa dipakai itu angkanya cukup luar biasa.

Pembangunannya  membutuhkan kurang lebih Rp 5 triliun. Sedangkan pemerintah daerah tidak sanggup mendanai dari APBD.

Baca juga: Soal Kebijakan Ganjil Genap di Jalan Margonda, Sekda Kota Depok: Belum Final