Tangani Perubahan Iklim dan Pemulihan Ekonomi, Fadli Zon Sebut Ekonomi Hijau Solusinya

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Meningkatnya rata-rata suhu bumi, naiknya permukaan air laut, kekeringan, bencana alam, dan dampak destruktif lainnya merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

Dampak perubahan iklim semakin nyata terjadi di seluruh belahan dunia.

Karena itu, perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan langkah bersama sekaligus menjadi momentum bagi parlemen untuk memainkan peran sentralnya dalam perumusan kebijakan.

Temuan tersebut mengemuka pada lanjutan pertemuan parlemen dunia yang bertema Turning the Challenges of the Covid-19 Pandemic into Opportunities for Parliaments to Achieve the SDGs pada Rabu, 29 September 2021.

Pada acara yang digelar secara virtual tersebut, delegasi DPR RI sekaligus Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan bahaya perubahan iklim yang tidak akan terkendali jika tidak diambil langkah-langkah global yang kongkret.

Baca juga: Selamatkan Ibu-ibu Pahlawan Pencipta Lapangan Kerja, Sandiaga Uno Hadirkan KaTa Kreatif di Palembang

Baca juga: Jadi Menteri Pertama yang Berkunjung ke Desa Rigis Jaya, Sandiaga Uno Dielu-Elukan Warga

Untuk tujuan itu, tentunya parlemen mendapatkan momentum yang tepat untuk berkontribusi secara riil dari sisi kebijakan publik, penganggaran, dan pengawasan.

"Karena itu, parlemen sebagai lembaga representatif harus mengambil tanggung jawab untuk menangani perubahan iklim dan pemanasan global dengan mengintegrasikan isu tersebut ke dalam rumusan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan," jelas Fadli Zon.

"Sehingga sinkron dengan dengan target-target global yang ditetapkan dalam Paris Climate Agreement dan Sustainable Development Goals." tambahnya.

Baca juga: Kutip Albert Einstein, Sandiaga Uno Sebut Bangkit dari Pandemi Dimulai dari Pengendalian Diri

Baca juga: Ter-mute Dua Kali Dalam Seminar Virtual, Sandiaga Uno: Ini Jadi Tantangan Kita Dalam Adaptasi Baru

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan upaya DPR RI dalam mendorong regulasi energi terbarukan sebagai langkah kongret menuju transisi energi dan meminimalisir dampak perubahan iklim.

"DPR RI akan mempercepat proses perumusan Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan (RUU EBT). Rancangan tersebut akan menciptakan kebijakan yang supportif terhadap penggunaan energi hijau, penyediaan insentif bagi bisnis di sektor energi terbarukan, peningkatan kapasitas SDM di bidang energi terbarukan, penetapan harga yang kompetitif," jelas Fadli Zon.

"Sehingga energi terbarukan menarik bagi investor, penghapusan berbagai regulasi yang menghambat pengembangan energi terbarukan, serta pengembangan industri hijau," ungkapnya.

Hal senada disampaikan sejumlah pembicara, di antaranya Maisa Rojas (Director of the Center for Climate and Resilience Research Chile dan Lead Author of the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC).

Selanjutnya, Andrew Raine (Head of International Environmental Law Unit, United Nations Environment Programme), dan Paola Albrito (Chief of Branch for the Intergovernmental Processes, Interagency Cooperation and Partnership United Nations Office for Disaster Risk Reduction/UNDRR).

Kesimpulan

Pada akhir sesi, Wakil Ketua BKSAP sekaligus Ketua Gugus Tugas SDGs DPR RI Sihar Sitorus yang didapuk sebagai rapporteur menyampaikan beberapa kesimpulan diskusi.