Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur Bertemu Bahas Kemacetan di Kawasan Puncak, Solusinya Jalur Puncak 2

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CISARUA - Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur bertemu bahas kemacetan di kawasan Puncak, solusinya Jalur Puncak 2.

Pemerintah Kabupaten Bogor dan Cianjur menggelar pertemuan di Cisarua pada Sabtu (18/9/2021).

Pertemuan ini membahas masalah kemacetan kronis yang terjadi di wilayah Puncak.

Baca juga: Camat Limo Depok Sudadih Telah Siapkan Program untuk Layani Warga, Saat Ini Fokus Vaksinasi Covid-19

Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan bahwa harus ada solusi besar mengatasi masalah kemacetan Puncak.

"Solusinya hanya satu yakni buka jalur baru yaitu jalur Puncak 2," kata Ade usai pertemuan di Melrimba Garden, Jl. Raya Puncak Gadog KM 87, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Sabtu (18/9/2021).

Ade menjelaskan, pengembangan kawasan Puncak 2 melalui pembangunan jalur Poros Tengah Timur (PTT) dapat mengurangi beban kendaraan ke Puncak.

“Jalan Poros Tengah Timur memiliki peran vital dalam meningkatkan infrastruktur jaringan jalan regional di wilayah Jawa Barat, dan akan menghubungkan wilayah Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang," jelas Ade.

Baca juga: Camat Sawangan Depok Anwar Nasihin Siap Bentuk Superteam Bukan Superman untuk Melayani Warga

Jalur Poros Tengah Timur ini berada di Kabupaten Bogor dan Cianjur, yakni menghubungkan antara Sirkuit Sentul yang berada di akses pintu tol Jagorawi dengan Istana Cipanas yang berada di jalan nasional Puncak-Cianjur serta Cariu yang berada di jalan provinsi ruas Transyogi.

"Berdasarkan hasil kajian, pembangunan jalur PTT akan menciptakan efisiensi jarak tempuh sekitar 16 persen dan menurunnya tingkat kemacetan kawasan Puncak sebesar 50 persen," papar Ade.

Dia menambahkan sebagian titik pada kawasan yang akan dilalui oleh PTT memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan.

Hingga saat ini sudah banyak dibuka kawasan wisata, sehingga jika akses jalan ditingkatkan, akan membagi tujuan wisata masyarakat, tidak lagi terfokus ke Puncak.

“Total perkiraan anggaran biaya yang dibutuhkan adalah kurang lebih sebesar 5 triliun. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” pungkas Ade.