Kriminalitas
Data Masyarakat Termasuk Presiden Gampang Dibobol, Roy Suryo Nilai Peduli Lindungi Aplikasi Konyol
Data Masyarakat Termasuk Presiden Gampang Dibobol, Roy Suryo Nilai Peduli Lindungi Aplikasi Konyol. Berikut paparannya
lihat foto
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, SEMANGGI - Data masyarakat sangat mudah dibobol dan disalahgunakan, Pakar Telematika dan Informatika Roy Suryo menilai aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang konyol.
Sebab, pembobolan dapat dilakukan oleh orang yang bukan ahli Informasi Teknologi (IT) sekalipun.
Prediksinya pun tepat, kebocoran data milik masyarakat pun terjadi, termasuk sertifikat vaksin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
"Nah, kenapa ini bisa terjadi pada kasus server atau katakanlah pada data yang ada di Peduli Lindungi, kemarin," kata Roy kepada Wartakotalive.com, Sabtu (4/9/2021).
"Karena di situ dimungkinkan masyarakat mencetak atau self printing, dari kartu vaksin yang ada. Sehingga dimungkinkan orang memasukkan nama atau memasukkan tanggal lahir dan kemudian memasukkan NIK," kata Roy.
Baca juga: Skor SKD CPNS 2021 Kementerian ATR/BPN Kembali Mengerikan Hari Ini, Simak Daftar Skor di atas 400
Hal itu, jelas Roy, sangat konyol, karena siapapun bisa saja memasukkan data orang lain dan mencetak kartu vaksin orang lain, tanpa ada verifikasi terlebih dahulu.
"Konyolnya, nah ini saya bikang konyol atau dalam berbagai statemen saya bilang lucu atau konyol, adalah orang atau siapapun tidak diverikasi untuk memasukkan data itu. Apakah itu data pribadi dia, atau data pribadi orang lain," papar Roy.
"Jadi ketika kemudian harusnya diverifikasi, dia mendapat OTP atau one time password ke handphone yang sudah teregistrasi sebelumnya. Dan itu misalnya menggunakan double protecting misalnya pada WA itu ada yang namanya two faktor authentification. Maka itu akan aman," papar Roy.
Baca juga: Sudah Ikut SKD CPNS 2021, Yuk Cek Cara Download Sertikat SKD, Save Linknya
Namun di aplikasi PeduliLindungi kata dia, verifikasi itu tidak ada sama sekali.
"Masalahnya tidak ada verifikasi di aplikasi ini. Jadi orang yang tahu tanggal kelahirannya bapak Presiden dan semua orang tahu 21 Juni 61, lalu bisa memasukkan NIKnya, dan ini bisa browsing dengan google, kita bisa mencari data-data itu termasuk milik Presiden sendiri, jadi ini menunjukkan ketidak amanannya data di Indonesia," kata Roy.
