Wacana War Tiket Haji Dikritik, Disebut Bisa Menyuburkan Calo

TRIBUNDEPOK-Wacana war tiket haji yang diutarakan Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dikritik Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Asep Iwan Setiawan. 

War atau berebut tiket haji secara online itu dikhawatirkan menumbuh suburkan percaloan di Indonesia. 

Diketahui Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji terobosan baru untuk memangkas masa tunggu haji di Indonesia yang kini rata-rata mencapai 26,4 tahun. 

Salah satu wacana yang mencuat adalah penerapan skema war tiket haji atau berburu tiket keberangkatan. 

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan wacana ini dalam Rakernas Kemenhaj di Tangerang, Jumat (10/4/2026). 

Ia memproyeksikan penyelenggaraan haji di masa depan akan memiliki dua jalur keberangkatan. 

Pertama adalah skema antrean yang sudah ada kemudian kedua adalah war tiket. 

Namun wacana itu dikritik oleh pengamat haji sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Asep Iwan Setiawan,  

Asep mengatakan, wacana war tiket haji berpotensi munculnya peluang praktik percaloan digital.  

Sebagai informasi, Kementerian Haji dan Umrah saat ini sedang mengkaji wacana baru mengenai sistem pendaftaran ibadah haji menyerupai mekanisme perebutan tiket, yang belakangan dikenal dengan istilah “war tiket”. 

Ide ini diusulkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi panjangnya masa tunggu keberangkatan haji yang di sejumlah wilayah bisa mencapai puluhan tahun. 

Asep menyebut, di era saat ini banyak lansia belum melek digital. Di sisi lain, banyak pihak yang melihat potensi ini untuk meraih keuntungan.  

“Kondisi ini bahkan dikhawatirkan membuka peluang munculnya praktik percaloan digital, di mana jemaah lansia yang tidak melek teknologi terpaksa bergantung pada pihak lain untuk bisa mendaftar,” kata dia, dimuat TribunJabar.id, Minggu (12/4/2026).  

Asep menegaskan, wacana war tiket haji dinilai belum tepat untuk segera diterapkan.  

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan nasib jutaan jemaah yang sudah bertahun-tahun mengantre.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Naik, Bagaimana Nasib Calon Jemaah Haji Depok