Segini Dana Bantuan yang Diterima Korban Banjir Sumatra dari BNPB

TRIBUNNEWSDEPOK-Sejumlah dana bantuan sudah disalurkan ke warga korban banjir Sumatra pada akhir tahun 2025.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak banjir dengan kategori rumah rusak berat.

Beberapa warga yang sudah mendapatkan bantuan DTH yakni di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Rabu (31/12). 

Sebanyak 27 kepala keluarga (KK) dari Desa Blang Awe, Manyang Cut, Beurawang, dan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan para penerima DTH merupakan warga yang saat ini memilih tinggal sementara bersama kerabat atau menyewa rumah kontrakan sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai. 

Penyerahan buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dilaksanakan pada Rabu (31/12/2025) pukul 15.00 WIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meureudu 2.

Sebelum menerima buku rekening DTH dari pihak bank, warga terlebih dahulu menandatangani surat tanda terima DTH bermaterai serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

Dokumen tersebut turut ditandatangani oleh keuchik atau kepala desa dengan cap basah, perwakilan BPBD Kabupaten Pidie Jaya, dan Babinsa.

Melalui mekanisme ini, bantuan DTH disalurkan langsung di muka untuk tiga bulan dengan besaran Rp600.000 per KK per bulan, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing penerima mencapai Rp1.800.000. 

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak selama masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.

Penyaluran DTH ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Kegiatan ini didampingi oleh Pelaksana Tugas Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Tenaga Ahli BNPB, Babinsa, serta Keuchik Desa Manyang Cut.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden.

Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp268 miliar kepada 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak bencana. 

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp268 miliar yang 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp4 miliar per kabupaten kota dan Rp20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” jelas Menteri Keuangan.

Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp1,51 triliun.

Baca juga: Warga Depok Donasi Banjir Sumatra Saat Perayaan Tahun Baru 2026 di Margocity

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.

“Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” pungkasnya.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak.