Marak Pengangguran di Puncak Bogor, Mulyadi Minta Presiden Prabowo Evaluasi Penyegelan Tempat Wisata

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CISARUA - Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup menyegel puluhan tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, diprotes oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Mulyadi.

Politisi Partai Gerindra ini meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan penyegelan tempat wisata di kawasan Puncak oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak Maret 2025 lalu.

Pasalnya, kebijakan ini berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat di kawasan Puncak. Ribuan orang kehilangan pekerjaan karena penutupan puluhan tempat wisata tersebut.

Baca juga: Mulyadi Marah dengan Aksi Segel Menteri Hanif di Puncak Bogor, Ini Alasannya

"Kami berharap Pak Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang serampangan sehingga berdampak pada masyarakat di Bogor Selatan," kata Mulyadi saat kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (9/10/2025).

Kegiatan reses yang digelar di The Rizen Premier Hotel Puncak, Cisarua, ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha yang terdampak kebijakan penyegelan tempat usaha.

"Hari ini saya menjalankan tugas konstitusional yaitu menyerap aspirasi di wilayah daerah pemilihan saya," kata Mulyadi di Cisarua, Kamis (9/10/2025).

Politisi Partai Gerindra ini memilih reses di Cisarua karena adanya kegaduhan terkait kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel sejumlah obyek wisata di kawasan Puncak beberapa waktu lalu.

"Kali ini saya menyerap aspirasi di Cisarua karena ada kegaduhan di wilayah Bogor Selatan," paparnya.

Menurutnya, negara harus memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini karena berdampak terhadap ribuan warga yang kehilangan pekerjaan.

"Ribuan warga kehilangan kesempatan kerja, dirumahkan, bahkan dihentikan kegiatan usahanya karena kebijakan ini," ucap Mulyadi.

Tak hanya itu, kebijakan Menteri Hanif ini berdampak pada sektor UMKM, hotel dan restoran.

"Semuanya komplain karena omzetnya menurun omset," tuturnya.

Kondisi ini, lanjut Mulyadi, membuat pendapatan asli daerah dari sektor pajak menurun.

Karena itu, Mulyadi meminta perhatian khusus dari Presiden Prabowo karena kawasan Puncak tidak jauh dari kediaman pribadinya di Bojongkoneng, Babakan Madang.

"Kami minta atensi dari Pak Presiden Prabowo. Tadi keluhan-keluhan mereka sudah sangat miris, mulai dari kelaparan, angka kriminal terindikasi  meningkat, hingga masa usia sekolah terancam turun," bebernya.

Mulyadi menambahkan wilayah Bogor Selatan dianugerahi Tuhan alam yang indah dan udara yang sejuk sehingga menarik wisatawan.

Oleh karena itu, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup berdampak terhadap sumber mata pencaharian warga.

"Kebijakan dari Menteri Lingkungan Hidup menyegel secara membabi buta dan terindikasi tanpa kajian membuat warga Puncak menderita. Kami berharap Presiden Prabowo mengevaluasi sehingga masyarakat bisa terselamatkan," tandas Mulyadi.