Rieke Diah Pitaloka Minta Prabowo Evaluasi Anggaran Kemenkeu dan BPS

Laporan Wartawan TribunBekasi.com, Muhammad Azzam

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEKASI -- Anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Rieke justru meminta agar sejumlah Kementerian dan Lembaga lain yang ditingkatkan anggarannya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Mendukung Presiden Prabowo evaluasi dan efisiensi anggaran Kemenkeu dan BPS. Serta mendesak realokasi anggaran tidak efektif dan efisien ke Kementerian dan Lembaga lainnya yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat," kata Rieke kepada Tribun Bekasi (Warta Kota Network) pada Minggu (7/9/2025).

Politisi PDIP itu menyebutkan, Kementerian dam Lembaga yang seharusnya ditambah porsi anggaran bukan dikurangi itu ialah Kementerian dan Lemabaga seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Pada RAPBN 2026 Kemenkeu Rp.52.016.000.000 Triliun.

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Desak Presiden Prabowo Usut Tuntas Kasus Ojol Dilindas Mobil Brimob

Rinciannya:

Progran Dukungan Manajemen Rp.49.615.259.817 Triliun;

Program Pengelolaan Belanja Negara Rp.24.406.799M;

Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp.1.997.068.482;

Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi Rp.90.032.330M;

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp.289.232.527M.

Untuk BPS, RAPBN 2026 Rp.6.850.985.046 Triliun naik lebih dari Rp 1Triliun dari 2025.

Baca juga: Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka Duga Sindikat Perdagangan Orang Modus Jadi TKI Marak di Karawang

Dua pos besar BPS: Program Dukungan Manajemen Rp.3.717.561.701 Triliun dan Program Penyediaan Pelayanan Informasi Statistik.

Anggaran Kemendag pada APBN 2025  Rp.1.853.846.590 Triliun, dan RAPBN 2026 turun 24,46 persen menjadi 1.400.364.230 Triliun. 

Rinciannya, program perdagangan dalam begeri dipangkas 78,65 persen dari Rp.161.384.804 Miliar jadi Rp.34.457.030 Miliar.

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Tidak Betah Hidup Sendiri Pascapercerain Tujuh Tahun yang Lalu dari Donny Adian

Program perdagangan luar negeri dipotong 60,87 persen dari Rp.227.137.583 Miliar jadi Rp.88.890.018 Miliar.

Sedangkan, anggaran BPKN pada RAPBN 2026 hanya mengalokasikan Rp 20.585.163 Miliar.

Menurut Rieke Kemendag bekerja atas data yang disusun BPS.

Acapkali data BPS kurang aktual dan akurat. Metodologinya terindikasi mereproduksi data yang tidak gambarkan kebutuhan, kondisi dan potensi riil.

Sementara itu, fenomena perdagangan domestik dan multinasional menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen.

"Maka PKN bertanggung jawab atas perlindungan dan keselamatan konsumen barang dan jasa," katanya. (MAZ)