Kabupaten Bogor

BPK Paparkan Hasil Audit Keuangan Pemkab Bogor 2024, Bupati Rudy Susmanto Targetkan Raih WTP

Penulis: Hironimus Rama
Editor: murtopo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

AUDIT BPK - Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menghadiri Ekspose Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2024 di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, pada Senin (12/5/2025). Pemkab Bogor menargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat melakukan Ekspose Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2024 di Gedung Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, pada Senin (12/5/2025).

Kehiatan ini dihadiri Bupati Bogor Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMD, serta para camat se-Kabupaten Bogor.

Rudy Susmanto mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari proses audit rutin yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.

Baca juga: Rudy Susmanto Dukung Pembangunan Sirkuit Motorcross di Area Stadion Pakansari

"Ini merupakan pemeriksaan pertama di masa kepemimpinan saya dan Wakil Bupati Ade Ruhandi. Kami sangat menyadari pentingnya momentum ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Rudy di Cibinong, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencerminkan kinerja tata kelola keuangan kita bersama. 

Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak bisa dicapai hanya oleh pimpinan daerah.

"Tata kelola keuangan yang baik membutuhkan dukungan seluruh unsur birokrasi, termasuk SKPD, BUMD, para camat, lurah, dan kepala desa," ujarnya.

Rudy mengungkapkan Kabupaten Bogor meraih status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terakhir pada tahun 2020. 

Baca juga: Berdampak ke Perekonomian Daerah, Rudy Susmanto Berharap Bogor Run ke Level Internasional

Dalam empat tahun terakhir (2021–2024), Kabupaten Bogor hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Ini adalah momentum bersama. Kita ingin kembali meraih predikat WTP, tapi dengan cara yang benar, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan," tegasnya. 

Politisi Partai Gerindra ini meminta jajarannya agar memanfaatkan dua hari terakhir proses pemeriksaan ini dengan sebaik-baiknya.

“Kami ingin Pemerintah Kabupaten Bogor ke depan berjalan dengan sehat, menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Saya dan Pak Ade Ruhandi tidak bisa membangun sendiri. Kita butuh dukungan dari seluruh pihak, terutama dari internal pemerintah,” tutur Rudy.

Baca juga: Apresiasi Polisi Berantas Premanisme di Bogor, Rudy Susmanto: Laporkan, Kita Berantas Premanisme

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, Rudy berharap hasil pemeriksaan BPK kali ini menjadi titik awal yang baik untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Bogor berharap meraih opini WTP dari BPK," tandasnya.