TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Mabes Polri buka suara soal kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang akan menghadirkan seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) kelak.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, Polri akan tetap komitmen dan patuh dengan peraturan. Asalkan hal tersebut diizinkan serta tak berbenturan terhadap undang-undang (UU).

"Kami akan menyampaikan yang pertama adalah komitmen Polri. Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan, yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat. Tentunya, ini perlu diketahui sebagai garis besarnya," ujar Trunoyudo, kepada wartawan, Rabu (13/3/2024).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata dia, di tiap kesempatan menegaskan netralitas institusi Polri dalam pesta demokrasi.

Baca juga: Wasiat Almarhum Habib Hasan bin Jafar Ingin Dimakamkan di Bawah Kaki Pusaran Ibunya

"Tentu, ini menjadi bagian daripada komitmen Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi, memelihara, dan menjaga profesionalisme Polri tentu dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat," katanya.

"Artinya, komitmen ini bersikap netral. Polri bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis selama tahapan Pemilu 2024," sambung Trunoyudo.

Selain itu, dalam tahapan Pemilu 2024, Polri memberikan pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai, dan sejuk.

Kapolri turut meminta agar bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Baca juga: Ribuan Pelayat Datang ke Rumah Duka Pendiri Majelis Nurul Musthofa Habib Hasan bin Jafar Assegaf

"Dan kemudian harapan dari seluruh masyarakat bahwa bangsa ini damai," ucap jenderal bintang satu itu.

Sebelumnya diberitakan Warta Kota, Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat menuturkan pihaknya berencana menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di MK.

Hal itu kata Henry untuk membuktikan adanya mobilisasi massa untuk memenangkan salah satu paslon.

Henry menegaskan, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke MK untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Baca juga: Usai Sahur Sejumlah Pelajar Tawuran di Sawah Besar, 18 Orang Diamankan Polisi

Dia mengungkapkan, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian.

"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain," kata Henry dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/3/2024).

Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.